Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Pelamar CPNS Wajib Cetak Kartu Informasi Akun pada 15 Oktober

Kompas.com - 16/10/2018, 17:01 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Saat ini beredar pesan kepada pelamar calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 untuk mencetak ulang kartu informasi akun terbaru dengan batas akhir 15 Oktober 2018.

Sebab, menurut pesan itu, situs Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) tidak dapat diakses lagi setelah 15 Oktober 2018, yang merupakan batas akhir pendaftaran.

Namun, Badan Kepegawaian Negara memastikan bahwa kabar itu adalah hoaks.

Narasi yang beredar:

Informasi ini sebelumnya beredar di masyarakat melalui pesan berantai aplikasi WhatsApp. Tak hanya itu, pesan juga beredar di media sosial, salah satunya di Twitter.

Salah satu warganet menanyakan kebenaran pesan tersebut kepada akun resmi Twitter Badan Kepegawaian Negara (BKN), @BKNgoid.

Warganet tersebut bertanya dengan menyertakan tangkapan layar pesan yang ia dapatkan.

Ini pesan yang beredar:

Pesan yang beredar mengenai kartu informasi akun yang baruTwitter Pesan yang beredar mengenai kartu informasi akun yang baru
Emergency H-1 kita d suruh cetak ulang kartu daftar akun (Kartu informasi akun) ternyata ada perbedaan dg akun yg sdh kita cetak, yg terbaru ada tambahan nama sesuai ijazah dn tempat/tgl lahir sesuai ijazah, silakan cek trims

Paling tidak disave pak, jika suatu saat d perlukan bisa di cetak, krn stelah tgl 15 situs sscn tidak bisa dibuka

Sekedar info dan mengingatkan:

Bagi semua pelamar CPNS 2018 untuk segera:
1. Cetak kartu pendaftaran SSCN.
2. Cetak Kartu Informasi akun

Sebelum pukul 23.30 WIB malam ini

NB. Jangan sampai lupa

 

Penelusuran Kompas.com:

Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan memastikan bahwa pesan itu hoaks. Dia mengatakan, pesan tersebut tersebar luas ke masyarakat mulai Senin (15/10/2018) siang.

"Menurut pengalaman saya, itu bagian dari cara supaya orang-orang masuk (login) ke sistem SSCN berbondong-bondong, baik yang sudah selesai maupun yang sedang melakukan upload dokumen. (Hal itu dilakukan) supaya teman-teman yang meng-upload dokumen kesulitan karena traffic-nya tinggi," kata Ridwan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/10/2018).

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com