Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum Pelaksana Proyek Meikarta

Kompas.com - 16/10/2018, 15:23 WIB
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, bersama kuasa hukumnya Heru Widodo, seusai diperiksa di Gedung Bareskrim Polri, Rabu (1/7/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, bersama kuasa hukumnya Heru Widodo, seusai diperiksa di Gedung Bareskrim Polri, Rabu (1/7/2015).
|

JAKARTA, KOMPAS.com- Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana ditunjuk sebagai kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU), korporasi yang mengerjakan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Denny mewakili kantor hukum Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (Integrity) baru ditunjuk sebagai pengacara sehari setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan.

"Kami dari kantor hukum Integrity selaku kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama. Baru ditunjuk pagi ini," ujar Denny saat dikonfirmasi, Selasa (16/10/2018).

Baca juga: Lippo Angkat Bicara Terkait Kasus Dugaan Suap Meikarta

Selain sebagai mantan Wakil Menteri, Denny juga dikenal sebagai aktivis antikorupsi dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada.

Sebelumnya, KPK menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka.

Billy disangka menyuap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan sejumlah kepala dinas di Kabupaten Bekasi. Billy dan tiga orang lainnya diduga memberi suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Neneng selaku bupati dan para kepala dinas diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group. Namun, hingga operasi tangkap tangan, KPK menduga baru terjadi penyerahan uang sebesar Rp 7 miliar.

"Meski KPK baru menyatakan dugaan, kami sudah sangat terkejut dan amat menyesalkan kejadian tersebut," ujar Denny.

Baca juga: Kuasa Hukum: Perusahaan Pengelola Meikarta Akan Investigasi Internal

Menurut Denny, PT MSU langsung melakukan investigasi internal yang independen dan obyektif untuk mengetahui apa sebenarnya fakta yang terjadi.

Jika nantinya ditemukan ada penyimpangan atas prinsip antikorupsi yang menjadi kebijakan perusahaan, menurut Denny, PT MSU tidak akan mentoleransi dan tidak segan untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum yang melakukan penyimpangan tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X