Polri: Kampanye Negatif Jelas-jelas Tidak Mendidik Masyarakat

Kompas.com - 15/10/2018, 20:17 WIB
Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Setyo Wasisto di Aula Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018). Reza JurnalistonKepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Setyo Wasisto di Aula Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen (Pol) Setyo Wasisto menilai, pernyataan seorang pimpinan parpol yang mempersilahkan kadernya melakukan "positive campaign" sebanyak 80 persen dan "negative campaign" 20 persen asalkan berdasarkan fakta dan data kurang tepat.

“Siapa yang bisa memperseni itu, siapa? Apakah kita ‘oh kita boleh menyebarkan 10 yang 2 (persen) itu negative campaign. Ini jelas-jelas tidak mendidik ke masyarakat,” ujar Setyo saat diskusi bersama organisasi-organisasi kepemudaan dengan tema “Menangkal Hoaks Menjelang Pilpres 2019,” di Aula Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018).

Setyo juga menjelaskan bedanya berita hoaks, black campaign, dan negative campaign.

Menurut Setyo, hoaks adalah jelas-jelas berita yang tidak memiliki data dan bukti mendukung.

“Kalau black campaign itu adalah kita menyebarluaskan sesuatu yang merupakan kelemahan orang tapi tidak didukung oleh data dan fakta. Ini mirip dengan hoaks,” ucap Setyo.

Baca juga: Presiden PKS Perbolehkan Kampanye Negatif, Jangan Kampanye Hitam

Sementara negative campaign, menurut Setyo, adalah menyampaikan atau menyebarluaskan kelemahan orang.

"Saya terus terang sedih dengan pernyataan politisi yang mengatakan boleh 'negative campaign' 20 persen dan 'positive campaign' 80 persen," ucap Setyo.

Sementara, Setyo memaparkan, faktor utama hoaks mudah tersebar adalah kecenderungan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang kurang bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Selain itu, lanjut Setyo, kecenderungan masyarakat Indonesia ingin menjadi orang pertama yang ingin menyebarkan berita.

“Ini kalau boleh saya katakan kurang bisa mengendalikan jempolnya masing-masing,” tutur Setyo.

Baca juga: Mengapa Kampanye Negatif Boleh, Kampanye Hitam Tak Boleh?

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman mempersilakan kadernya melakukan kampanye negatif, tetapi harus memperbanyak kampanye positif.

Hal itu disampaikan Sohibul dalam sambutannya kepada para kader PKS saat Konsolidasi Nasional Pemenangan Pemilu 2019, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018).

"80 persen dalam kampanye kita harus positive campaign. Silakan untuk masuk ke negative campaign cukup 20 persen," ujar Sohibul.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X