Mengapa Kampanye Negatif Boleh, Kampanye Hitam Tak Boleh?

Kompas.com - 15/10/2018, 14:30 WIB
Mahfud MD KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMOMahfud MD

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, negative campaign atau kampanye negatif boleh dilakukan saat kampanye Pemilu 2019.

Namun, jangan lakukan black campaign atau kampanye hitam. Mengapa?

Mahfud menjelaskan, kampanye negatif mengungkapkan fakta yang menunjukkan kekurangan seseorang.

Hal itu berbeda dengan black campaign. Kampanye hitam tidak didasarkan pada fakta, dan cenderung berupa fitnah yang berpotensi mengarah pada tindak pidana.

"Black campaign itu fitnah. Tidak ada, diada-adakan itu namanya fitnah. Black campaign itu tidak boleh, itu adalah tindak pidana," kata Mahfud saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/10/2018).

Baca juga: Presiden PKS Perbolehkan Kampanye Negatif, Jangan Kampanye Hitam

"Kalau negative campaign itu fakta tentang kekurangan seseorang, prestasi rapor merah tentang pekerjaan," lanjut dia.

Menurut Mahfud, saat ini, khususnya di media sosial, kampanye negatif sudah banyak dilakukan. Mereka yang melakukan kampanye negatif tidak bisa ditindak secara hukum sepanjang apa yang disampaikan sesuai fakta.

"Nilai matematika misalnya dapat 4, lalu disiarkan hal-hal, jangan dikerjakan karena dia tidak ahli matematika, kan itu tidak salah. Itu tidak bisa dihukum, memang faktanya begitu," ujar Mahfud.

Kampanye negatif, lanjut Mahfud, justru bisa menjadi pertimbangan bagi pemilih untuk memilih kandidat pasangan calon karena adanya fakta yang diungkap ke publik.

Sementara, bagi kandidat, kampanye negatif dari kubu lain dapat dijadikan bahan introspeksi.

"Bisa jadi pertimbangan-pertimbangan lebih komprehensif yang dikampanyekan, juga bisa untuk introspeksi bagi kandidat," kata Mahfud.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Persidangan, Eks Ketua DPRD Lampung Tengah Konfirmasi Kembalikan Uang Rp 1,2 Miliar ke KPK

Di Persidangan, Eks Ketua DPRD Lampung Tengah Konfirmasi Kembalikan Uang Rp 1,2 Miliar ke KPK

Nasional
Ketua PP Muhammadiyah Meninggal Dunia, Muhadjir: Saya Kehilangan

Ketua PP Muhammadiyah Meninggal Dunia, Muhadjir: Saya Kehilangan

Nasional
Sempat Mangkir Dua Kali, Desi Arryani Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Sempat Mangkir Dua Kali, Desi Arryani Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Menpan-RB Setuju PNS Bisa Kerja dari Rumah

Menpan-RB Setuju PNS Bisa Kerja dari Rumah

Nasional
Saat Buron, Tersangka Perantara Suap Bupati Labuhanbatu Beli Rumah Pakai Uang Suap

Saat Buron, Tersangka Perantara Suap Bupati Labuhanbatu Beli Rumah Pakai Uang Suap

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Imam Nahrawi: Doakan Indonesia di SEA Games

Usai Diperiksa KPK, Imam Nahrawi: Doakan Indonesia di SEA Games

Nasional
Khofifah Sebut Sampah Plastik yang Jadi Bahan Bakar Pabrik Tahu Masuk Bersama Impor Bahan Kertas

Khofifah Sebut Sampah Plastik yang Jadi Bahan Bakar Pabrik Tahu Masuk Bersama Impor Bahan Kertas

Nasional
Denny Indrayana: Pilkada Langsung dan Tak Langsung Sama-sama Konstitusional

Denny Indrayana: Pilkada Langsung dan Tak Langsung Sama-sama Konstitusional

Nasional
Soal Maju Jadi Caketum PPP, Arsul Sani: Tunggu Tanggal Mainnya

Soal Maju Jadi Caketum PPP, Arsul Sani: Tunggu Tanggal Mainnya

Nasional
Menko PMK Sebut Kesiapan SDM adalah Cara Manfaatkan Bonus Demografi

Menko PMK Sebut Kesiapan SDM adalah Cara Manfaatkan Bonus Demografi

Nasional
Bambang Soesatyo Diminta Tawarkan Program Jika Ingin Maju Caketum Golkar

Bambang Soesatyo Diminta Tawarkan Program Jika Ingin Maju Caketum Golkar

Nasional
Menko PMK: Pemuda Harus Jadi Sasaran Pendidikan Karakter

Menko PMK: Pemuda Harus Jadi Sasaran Pendidikan Karakter

Nasional
Cerita Puan Jadi Menteri Jokowi, Blusukan Sampai 'Rontok' hingga Sungkan Cuti

Cerita Puan Jadi Menteri Jokowi, Blusukan Sampai "Rontok" hingga Sungkan Cuti

Nasional
Komisi III Akan Evaluasi BNPT, Polri, hingga Densus 88

Komisi III Akan Evaluasi BNPT, Polri, hingga Densus 88

Nasional
Khofifah Minta Pertamina dan PGN Bantu Produsen Tahu di Tropodo Konversi Bahan Bakar

Khofifah Minta Pertamina dan PGN Bantu Produsen Tahu di Tropodo Konversi Bahan Bakar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X