Kompas.com - 15/10/2018, 16:16 WIB
Ustad Wildah memandu trauma healing untuk para korban gempa Lombok di Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Selasa (21/8/2018). KOMPAS.com/ARI MAULANA KARANGUstad Wildah memandu trauma healing untuk para korban gempa Lombok di Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Selasa (21/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mempermudah syarat bagi masyarakat untuk mencairkan dana bantuan perbaikan rumah terdampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Kini, masyarakat cukup mengisi satu formulir untuk mendapatkan dana perbaikan rumah.

"Cukup mengisi satu formulir, dengan satu formulir itu bisa segera mencairkan," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Willem mengatakan, pemerintah sudah mengalokasikan dana Rp 1 triliun untuk rumah rusak berat, sedang, dan ringan.

Baca juga: Rela Meninggalkan Kuliah Demi Korban Gempa Lombok

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2017).Fachri Fachrudin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2017).
Warga yang rumahnya rusak berat akan mendapatkan Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta.

Namun, Willem mengakui, selama ini dana yang sudah disiapkan sulit untuk dicairkan karena masalah akuntabilitas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat ini, persyaratan yang terkait masalah akuntabilitas bisa disusulkan.

"Jadi dalam formulir itu disebutkan persyaratan akuntabilitas akan dipenuhi kemudian. Jadi seperti itu. Dengan demikian, kita akan bisa segera mencairkan," ujar Willem.

Saat ditanya syarat-syarat akuntabilitas apa saja yang nantinya harus dipenuhi oleh masyarakat korban gempa, Willem tak menyebutkan secara rinci.

Baca juga: Soal Uang Jaminan Hidup Korban Gempa Lombok, Ini Kata Sri Mulyani

Ia hanya menggambarkan bahwa syarat akuntabilitas itu terkait dua hal.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 2 Agustus: Tambah 1.568, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 97.291

UPDATE 2 Agustus: Tambah 1.568, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 97.291

Nasional
Di Depan Hakim MK, Evi Novida: Saya Masih Dianggap Penjahat Pemilu

Di Depan Hakim MK, Evi Novida: Saya Masih Dianggap Penjahat Pemilu

Nasional
Pinangki Akhirnya Dieksekusi ke Lapas Anak Wanita Tangerang

Pinangki Akhirnya Dieksekusi ke Lapas Anak Wanita Tangerang

Nasional
Menkes: Kasus Kematian Covid-19 di DKI dan Jabar Sebagian Besar Belum Divaksin

Menkes: Kasus Kematian Covid-19 di DKI dan Jabar Sebagian Besar Belum Divaksin

Nasional
UPDATE: Tambah 22.404 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.462.800

UPDATE: Tambah 22.404 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.462.800

Nasional
Kemendikbud Ristek: Vaksin Merah Putih Akan Diuji Praklinis kepada 8 Ekor Monyet

Kemendikbud Ristek: Vaksin Merah Putih Akan Diuji Praklinis kepada 8 Ekor Monyet

Nasional
Komisi X Minta Kemenpora Tak Tunda Pemberian Bonus ke Peraih Medali Olimpiade

Komisi X Minta Kemenpora Tak Tunda Pemberian Bonus ke Peraih Medali Olimpiade

Nasional
Panglima TNI Minta Warga Alami Demam Segera Periksa ke Puskesmas

Panglima TNI Minta Warga Alami Demam Segera Periksa ke Puskesmas

Nasional
Sidang Etik Lili Pintauli Digelar Besok, Novel Harap Dewas Tak Membela atau Menutupi

Sidang Etik Lili Pintauli Digelar Besok, Novel Harap Dewas Tak Membela atau Menutupi

Nasional
AMM Ke-54, Menlu RI Dorong ASEAN Beri Bantuan Kemanusiaan ke Palestina hingga Soroti Situasi Laut China Selatan

AMM Ke-54, Menlu RI Dorong ASEAN Beri Bantuan Kemanusiaan ke Palestina hingga Soroti Situasi Laut China Selatan

Nasional
Uji Materi UU KPK, MK Minta Pemohon Detailkan Legal Standing

Uji Materi UU KPK, MK Minta Pemohon Detailkan Legal Standing

Nasional
Menlu RI Sebut Tak Ada Perkembangan Signifikan dari 5 Points of Consensus Terkait Myanmar

Menlu RI Sebut Tak Ada Perkembangan Signifikan dari 5 Points of Consensus Terkait Myanmar

Nasional
Menkes: Jangan Tunggu Lama, Saturasi Oksigen di Bawah 94 Persen Harus ke RS

Menkes: Jangan Tunggu Lama, Saturasi Oksigen di Bawah 94 Persen Harus ke RS

Nasional
Perhimpunan Tionghoa Buka Posko Tabung Oksigen Gratis untuk Warga Jabodetabek

Perhimpunan Tionghoa Buka Posko Tabung Oksigen Gratis untuk Warga Jabodetabek

Nasional
Menkes Jelaskan soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Jelaskan soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X