Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita JK soal Mobil Tua Polisi pada Awal 2000-an

Kompas.com - 15/10/2018, 15:34 WIB
Yoga Sukmana,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menceritakan pengalamannya mengupayakan peremajaan mobil-mobil dinas kepolisian pada awal 2000-an.

Saat itu, Kalla melihat mobil-mobil dinas kepolisian sudah sangat tua, sehingga dibutuhkan  peremajaan agar tugas-tugas polisi bisa berjalan lebih baik.

"Saya ingat pada 2002 saya pernah jadi Menko Kesra, saya bicara dengan polisi. Gimana ini keamanan kok pencurian banyak," ujarnya saat membuka acara seminar di PTIK, Jakarta, Senin (15/10/2018).

"Iya, Pak. mobil polisi kijang tua, bagaimana bisa mengejar penjahat kalau mobil penjahat lebih baik dari polisi?" lanjut Kalla menirukan kata-kata polisi tersebut.

Akhirnya, saat itu, Kalla mengundang semua agen penjualan mobil mulai dari Toyota hingga Mistubishi. Kalla mengajak mereka untuk bicara bisnis di tengah kondisi saat itu.

Kalla bertanya kepada semua agen penjualan mobil itu, apakah mereka mau angka penjualannya naik atau tidak. Jawabannya, tentu saja "Mau".

Kalla mengatakan, pemerintah akan membeli mobil dari para agen, tetapi ia meminta harganya didiskon setengah harga. Setelah bicara, akhirnya para agen setuju.

"Kalau mau naik penjualan, saya mau beli mobil 5.000 (unit) tapI harga setengah. Kenapa? Karena sangat dibutuhkan polisi," ujar Kalla.

"Dengan adanya mobil polisi yang lebih bagus, tidak mogok, bisa mengejar perampok, negara aman, Anda bisa jualan mobil dengan baik," sambung Kalla disambut tepuk tangan peserta seminar.

Jadi, kata Kalla, peremajaan mobil dinas di kepolisian pada awal 2000-an merupakan mobil yang dibeli dengan setengah harga.

Namun, Wapres menekankan, cerita mobil tua polisi itu bukan inti dari ceritanya. Hal terpenting, kepolisian harus menjaga situasi dan kondisi tetap aman.

Dengan kondisi keamanan yang baik, maka kondisi ekonomi juga akan berjalan baik. Tak ada kekhawatiran pengusaha untuk berbisnis.

.

.

.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com