Pemerintah Diminta Hati-hati Kelola BBM

Kompas.com - 13/10/2018, 17:35 WIB
Seorang petugas sedang mengisi bahan bakar jenis Pertamax di SPBU  34-16102 di Jalan Raya Pajajaran, Bogor Utara, Kota Bogor, Rabu (10/10/2018).KOMPAS.com/RAMDHAN TRIYADI BEMPAH Seorang petugas sedang mengisi bahan bakar jenis Pertamax di SPBU 34-16102 di Jalan Raya Pajajaran, Bogor Utara, Kota Bogor, Rabu (10/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR Kardaya Warnika menyebut, pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola Bahan Bakar Minyak ( BBM).

Hal itu lantaran kebijakan terkait BBM menyangkut hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara.

Menurut Kardaya, BBM harus dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"BBM diperlukan untuk berbagai kegiatan ekonomi, sehingga akan diperlukan dan mempengaruhi kegiatan," kata Kardaya dalam diskusi Polemik Premium di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2018).

Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan BBM, menurut Kardaya, harus memperhatikan tiga hal.

Pertama, BBM harus tersedia. Selanjutnya, BBM harus bisa diakses, termasuk di daerah-daerah terpencil.

Terakhir, harga BBM harus bisa terjangkau. Jangan sampai BBM tersedia dan bisa diakses, tetapi masyarakat justru tak mampu membeli lantaran daya beli yang rendah dan tingginya harga.

Kardaya menyebut, pengelolaan dan pengambilan kebijakan terkait BBM, merupakan hal yang sensitif.

Jika tidak dikelola dengan benar dan kebijakan yang menyangkut BBM tak memihak pada rakyat, berpotensi menimbulkan demonstrasi besar-besaran.

"Praktiknya ini sesuatu yang sangat sensitif," ujar Kardaya.

"BBM ini, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia, sering mengakibatkan demonstrasi besar yang bisa menjatuhkan pemerintah," lanjutnya.

Seperti diketahui, pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium, satu jam setelah rencana tersebut diumumkan ke publik.

Baca juga: Anggota DPR: Kebijakan Harga BBM Harus Beri Kepastian pada Rakyat

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan rencana kenaikan harga premium di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Rabu (10/10/2018) sore.

Penyesuaian atau kenaikan harga premium itu, menurut Jonan, menjadi sebesar Rp 7.000 per liter untuk di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan Rp 6.900 per liter untuk di luar Jamali.

Namun, dalam hitungan jam, pernyataan Jonan itu dikoreksi oleh anak buahnya.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, BBM batal naik berdasarkan arahan Presiden Jokowi.



Terkini Lainnya

Disebut Ajarkan Berbuat Curang, TKN Duga Saksi Prabowo-Sandi Salah Paham

Disebut Ajarkan Berbuat Curang, TKN Duga Saksi Prabowo-Sandi Salah Paham

Nasional
Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional

Close Ads X