Anggota DPR: Kebijakan Harga BBM Harus Beri Kepastian pada Rakyat

Kompas.com - 13/10/2018, 15:57 WIB
foto diskusiKOMPAS.Com/Fitria Chusna Farisa foto diskusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menyebut, kebijakan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM) sudah seharusnya memberikan kepastian kepada rakyat.

Sebab, harga BBM mencakup hajat hidup orang banyak. Jika kebijakan harga BBM berubah-ubah, menurut Kardaya, akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat.

"Prinsipnya harus memberikan kepastian kepada rakyat, kepada publik. Bahwa ini menguasai hajat hidup orang banyak," kata Kardaya dalam diskusi Polemik Premium di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2018).

Pernyataan Kardaya itu merespons pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium oleh Presiden Joko Widodo, satu jam setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumumkan rencana kenaikan premium pukul 18.00 WIB, Rabu (10/10/2018) kemarin.

"Masalahnya sekarang harga BBM itu dinaikkan lalu diturunkan, itu isu utama, karena ini menyangkut BBM. Kalau ada suatu kebijakan suatu keputusan yang berubah-ubah, itu menyebabkan ketidakpastian, mengakibatkan rakyat terpuruk," ujar Kardaya.

Sebagai anggota DPR yang membidangi sektor energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup, Kardaya mengatakan, rencana kenaikan harga premium sebelumnya tidak disampaikan dalam rapat kerja Komisi VII dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Politisi Partai Gerindra itu mengaku sempat mempertanyakan kebijakan yang akan diambil pemerintah terkait harga BBM jika harga minyak dunia naik. Tetapi, hingga rapat kerja berakhir, pertanyaan tersebut tidak terjawab.

"Kira-kira sebulan lalu rapat kerja terakhir dengan Kementerian ESDM. Saya bertanya, kalau seandainya harga minyak dunia naik, apa yang dilakukan pemerintah, apakah menambah subsidi atau menaikan harga," kata Kardaya.

"Perlu dipikirkan jangan sampai ada kebijakan tanpa persiapan yang cukup. Tapi, sampai rapat berakhir, (pertanyaan saya) tidak dijawab," sambung dia.

Namun demikian, munculnya rencana kenaikan harga premium, yang selanjutnya dibatalkan, diyakini Kardaya telah dikoordinasikan Menteri ESDM Ignasius Jonan dengan menteri-menteri terkait, seperti Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.

Kardaya juga yakin, Ignasius Jonan sebelumnya telah melakukan dengan Presiden Joko Widodo.

Sebab, dalam pernyataannya, Jonan menyebut rencana kenaikan harga premium berdasar arahan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Pembatalan Kenaikan Harga Premium Dinilai Putusan Tepat di Balik Komunikasi Buruk

"Pak Jonan enggak mungkin mengambil keputusan tanpa koordinasi. Dia (waktu mengumumkan rencana kenaikan harga premium) ngomong atas arahan bapak Presiden, artinya sudah koordinasi," kata dia.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Rabu (10/10/2018) sore.

Penyesuaian atau kenaikan harga premium itu, menurut Jonan, menjadi sebesar Rp 7.000 per liter untuk di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan Rp 6.900 per liter untuk di luar Jamali.

Namun, dalam hitungan jam, pernyataan Jonan itu dikoreksi oleh anak buahnya. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, BBM batal naik berdasarkan arahan Presiden Jokowi.



Terkini Lainnya

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional

Close Ads X