Gerindra: Lagi, Kita Dipertontonkan Sikap Pemerintah yang Tak Kompak

Kompas.com - 12/10/2018, 20:01 WIB
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/10/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengkritik pembatalan kenaikan harga bahan bakar jenis premium oleh pemerintah.

Kenaikan harga premium dibatalkan tak lama setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan harga.

Jonan mengumumkan harga premium bakal naik, Rabu (10/10/2018). Kenaikan disebut mulai Rabu, pukul 18.00 WIB. 

Namun tak sampai satu jam, kebijakan itu dibatalkan. Hal ini disebabkan Presiden Joko Widodo tak setuju jika harga Premium dinaikkan saat ini.

Baca juga: Harga Premium Batal Naik, APBN Akan Ngos-ngosan

Riza menilai pembatalan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah seringkali tidak solid dalam menetapkan sebuah kebijakan.

"Pemerintah lagi-lagi tidak kompak, lagi-lagi tidak solid. Kita dipertontonkan dengan sikap pemerintah yang tidak kompak dan tidak solid," ujar Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Ia mencontohkan beberapa kasus yang memperlihatkan buruknya koordinasi pemerintah terkait penetapan kebijakan, salah satunya kasus impor beras.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso tak satu suara soal kebijakan impor beras.

"Mengumumkan sebuah kebijakan kemudian dianulir, ini kan memalukan," kata Riza.

Selain itu, Riza juga berpendapat seharusnya pemerintah memiliki perencanaan jangka panjang dan komprehensif, khususnya menyangkut sektor minyak dan gas.

Dengan begitu, seluruh kebijakan dapat terukur dengan jelas.

"Terkait minyak seharusnya punya perencanaan yang jauh ke depan, komprehensif, sebenarnya bagaimana pengelolaan migas kita. Kapan harus naik dan kapan harus turun," tuturnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya membatalkan kenaikan harga BBM jenis premium.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan sebelumnya menyebut bahwa, sesuai arahan Presiden, premium akan naik pada Rabu (10/10/2018), paling cepat pukul 18.00 WIB.

Baca juga: Berkaca pada SBY, Elektabilitas Jokowi Bisa Turun Jika Naikkan Harga Premium

Namun tak sampai satu jam, pernyataan Jonan itu langsung dikoreksi oleh anak buahnya.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, harga premium batal naik berdasarkan arahan Presiden Jokowi.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Erani Yustika mengatakan, pembatalan tersebut terjadi karena Presiden mendengarkan aspirasi publik.

Menurut dia, Presiden ingin memastikan daya beli masyarakat tetap menjadi prioritas dari setiap kebijakan yang diambil.



Terkini Lainnya

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional

Close Ads X