Harga Premium Batal Naik, APBN Akan "Ngos-ngosan"

Kompas.com - 12/10/2018, 11:34 WIB
SPBU Pertamina 31.114.01 Jalan S. Parman, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat RIMA WAHYUNINGRUM SPBU Pertamina 31.114.01 Jalan S. Parman, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menilai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan sedikit terganggu dengan penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Premium.

Pada Rabu (10/11/2018), Presiden Joko Widodo membatalkan rencana kenaikan harga Premium yang telah diumumkan Menteri ESDM Ignasius Johan.

"Iya, sedikit megap-megap, sedikit ngos-ngosan," kata Hendrawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Politisi PDI Perjuangan Hendrawan SupratiknoKOMPAS.com/Indra Akuntono Politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno
Namun, lanjut dia, berdasarkan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ini APBN masih aman dengan pembatalan kenaikan harga Premium.

Baca juga: Kemenkeu: Kenaikan Harga Premium Berpotensi Dongkrak Inflasi

Hendrawa mengatakan, APBN saat ini banyak tersedot untuk beberapa kegiatan seperti perhelatan Asian Games, Asian Para Games, dan pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia di Bali. 

"Sebenarnya pemerintah kan harus lebih banyak menutup selisih biaya keekonomian dengan harga jual pasarnya (Premium). Jadi bagaimana sekarang, ini kan saku kanan saku kiri. Kalau saku kanannya mau mengeluarkan uang ditaruh di saku kiri," ujar Hendrawan.

Baca juga: Harga Premium Batal Naik, Pemerintah Sebut Keuangan Pertamina Aman

"Pertamina sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kan pemerintah meminta Pertamina lebih kreatif. Produk mix-nya jualannya diubah. Yang produk nonsubsidi diperbesar porsinya. Yang disubsidi diperkecil," lanjut Hendrawan.

Harga premium batal naik

Sebelumnya diberitakan Pemerintah batal menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada Rabu (10/10/2018) sore.

Keputusan ini diambil setelah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo.

"Iya ditunda, sesuai arahan Pak Presiden (Jokowi) kita evaluasi lagi kenaikan tersebut," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi saat dihubungi Kompas.com, Rabu sore.

Baca juga: PKS: Tunda Kenaikan Premium, Jokowi Akui Daya Beli Masyarakat Menurun

Agung belum bisa memastikan kapan kenaikan harga BBM tersebut akan dilakukan. "Kita masih menunggu Pertamina melakukan persiapan, jadi kita evaluasi lagi," kata Agung.

Padahal, sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium mulai hari ini dari pukul 18.00 WIB.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) juga telah mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan Dex series serta biosolar non PSO yang berlaku hari ini sejak pukul 11.00 WIB.

"Untuk Jamali (Jawa, Madura, dan Bali) harga per liter jadi Rp 7.000. Sementara di luar Jamali jadi Rp 6.900," kata Jonan saat ditemui di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Rabu (10/10/2018).



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional
ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

Nasional
ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

Nasional
Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Nasional
Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Nasional
Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Nasional
Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Nasional

Close Ads X