Harga Premium Batal Naik, APBN Akan "Ngos-ngosan" - Kompas.com

Harga Premium Batal Naik, APBN Akan "Ngos-ngosan"

Kompas.com - 12/10/2018, 11:34 WIB
SPBU Pertamina 31.114.01 Jalan S. Parman, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat RIMA WAHYUNINGRUM SPBU Pertamina 31.114.01 Jalan S. Parman, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menilai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan sedikit terganggu dengan penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Premium.

Pada Rabu (10/11/2018), Presiden Joko Widodo membatalkan rencana kenaikan harga Premium yang telah diumumkan Menteri ESDM Ignasius Johan.

"Iya, sedikit megap-megap, sedikit ngos-ngosan," kata Hendrawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Politisi PDI Perjuangan Hendrawan SupratiknoKOMPAS.com/Indra Akuntono Politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno
Namun, lanjut dia, berdasarkan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ini APBN masih aman dengan pembatalan kenaikan harga Premium.

Baca juga: Kemenkeu: Kenaikan Harga Premium Berpotensi Dongkrak Inflasi

Hendrawa mengatakan, APBN saat ini banyak tersedot untuk beberapa kegiatan seperti perhelatan Asian Games, Asian Para Games, dan pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia di Bali. 

"Sebenarnya pemerintah kan harus lebih banyak menutup selisih biaya keekonomian dengan harga jual pasarnya (Premium). Jadi bagaimana sekarang, ini kan saku kanan saku kiri. Kalau saku kanannya mau mengeluarkan uang ditaruh di saku kiri," ujar Hendrawan.

Baca juga: Harga Premium Batal Naik, Pemerintah Sebut Keuangan Pertamina Aman

"Pertamina sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kan pemerintah meminta Pertamina lebih kreatif. Produk mix-nya jualannya diubah. Yang produk nonsubsidi diperbesar porsinya. Yang disubsidi diperkecil," lanjut Hendrawan.

Harga premium batal naik

Sebelumnya diberitakan Pemerintah batal menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada Rabu (10/10/2018) sore.

Keputusan ini diambil setelah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo.

"Iya ditunda, sesuai arahan Pak Presiden (Jokowi) kita evaluasi lagi kenaikan tersebut," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi saat dihubungi Kompas.com, Rabu sore.

Baca juga: PKS: Tunda Kenaikan Premium, Jokowi Akui Daya Beli Masyarakat Menurun

Agung belum bisa memastikan kapan kenaikan harga BBM tersebut akan dilakukan. "Kita masih menunggu Pertamina melakukan persiapan, jadi kita evaluasi lagi," kata Agung.

Padahal, sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium mulai hari ini dari pukul 18.00 WIB.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) juga telah mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan Dex series serta biosolar non PSO yang berlaku hari ini sejak pukul 11.00 WIB.

"Untuk Jamali (Jawa, Madura, dan Bali) harga per liter jadi Rp 7.000. Sementara di luar Jamali jadi Rp 6.900," kata Jonan saat ditemui di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Rabu (10/10/2018).


Terkini Lainnya

Dijual via Instagram, Bayi Berusia 3 Hari Laku Rp 3,8 Juta

Dijual via Instagram, Bayi Berusia 3 Hari Laku Rp 3,8 Juta

Regional
Terkait Suap Izin Meikarta, Bupati Bekasi dan 4 Pejabat Lainnya Diduga Terima Rp 7 Miliar

Terkait Suap Izin Meikarta, Bupati Bekasi dan 4 Pejabat Lainnya Diduga Terima Rp 7 Miliar

Nasional
Kasus Dugaan Suap Proyek Meikarta, KPK Tangkap Bupati Bekasi

Kasus Dugaan Suap Proyek Meikarta, KPK Tangkap Bupati Bekasi

Nasional
Warga Cililitan Tuntut Kepastian Pembayaran Ganti Rugi Lahan

Warga Cililitan Tuntut Kepastian Pembayaran Ganti Rugi Lahan

Megapolitan
Pemerintah Percepat Kota Layak Anak di 128 Kabupaten/Kota

Pemerintah Percepat Kota Layak Anak di 128 Kabupaten/Kota

Regional
Diduga Suap Bupati Bekasi, Petinggi Lippo Group Billy Sindoro Jadi Tersangka

Diduga Suap Bupati Bekasi, Petinggi Lippo Group Billy Sindoro Jadi Tersangka

Nasional
Selain Bupati Bekasi, KPK Tetapkan 8 Orang Lain sebagai Tersangka

Selain Bupati Bekasi, KPK Tetapkan 8 Orang Lain sebagai Tersangka

Nasional
KPK: Bupati Bekasi Tersangka Kasus Korupsi Terkait Perizinan Meikarta

KPK: Bupati Bekasi Tersangka Kasus Korupsi Terkait Perizinan Meikarta

Nasional
Fraksi PDI-P Sarankan Pemprov DKI Gaji Penarik Becak untuk Layani Wisatawan

Fraksi PDI-P Sarankan Pemprov DKI Gaji Penarik Becak untuk Layani Wisatawan

Megapolitan
Bacakan Pleidoi, Kuasa Hukum Minta FN Dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Pidana

Bacakan Pleidoi, Kuasa Hukum Minta FN Dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Pidana

Regional
Selain Bupati Bekasi, KPK Tetapkan 3 Kepala Dinas dan 1 Pejabat sebagai Tersangka

Selain Bupati Bekasi, KPK Tetapkan 3 Kepala Dinas dan 1 Pejabat sebagai Tersangka

Nasional
Jalan Jatibaru Raya Dibuka Lagi, Tak Ada 'Re-route' Angkutan Umum

Jalan Jatibaru Raya Dibuka Lagi, Tak Ada "Re-route" Angkutan Umum

Megapolitan
Jenazah Bayi Ditemukan di Tempat Sampah Kawasan Stasiun Tanah Abang

Jenazah Bayi Ditemukan di Tempat Sampah Kawasan Stasiun Tanah Abang

Megapolitan
KPK Tetapkan Bupati Bekasi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Bekasi sebagai Tersangka

Nasional
Indonesia Menari, Cara Dekatkan Warga Bandung dengan Tari Tradisional

Indonesia Menari, Cara Dekatkan Warga Bandung dengan Tari Tradisional

Regional
Close Ads X