Jubir Jokowi-Ma'ruf: Kiai Ma'ruf Orang Pesantren, Masa Enggak Boleh ke Pesantren?

Kompas.com - 10/10/2018, 19:35 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin saat memberikan keterangan seusai menggelar pertemuan dengan puluhan  habib dan ulama di Rumah Situbondo, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/10/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOCalon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin saat memberikan keterangan seusai menggelar pertemuan dengan puluhan habib dan ulama di Rumah Situbondo, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo- Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menilai kedatangan Ma'ruf ke sejumlah pesantren belakangan ini tak serta-merta bisa diartikan kampanye.

Hal itu disampaikan Ace menanggapi larangan kampanye di lembaga pendidikan, salah satunya di pesantren.

"Begini, Kiai Ma'ruf tentu berasal dari pesantren dan memang dia seorang pengelola dan kiai yang berasal dari pesanten," kata Ace di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

"Jika kedatangan beliau dinilai sebagai bentuk pelanggaran ya kita harus bedakan. Kalau beliau berasal dari pesantren ya masa orang pesantren enggak boleh datang ke pesantren?" lanjut Ace.

Baca juga: KPU Tegaskan Larangan Kampanye di Lembaga Pendidikan, Termasuk Pesantren

Ia menambahkan kedatangan Ma'ruf ke sejumlah pesantren belakangan ini merupakan silaturahim rutin.

Ia mengatakan, tak ada unsur kampanye yang dilakukan Ma'ruf selama mengunjungi pesantren di sejumlah daerah.

Ace pun mempersilakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertindak jika menemukan unsur kampanye dalam kunjungan Ma'ruf ke pesantren.

"Yang terpenting sebetulnya adalah bahwa ketika dia mendatangi pesantren dan bersilaturahim dengan kiai, oleh santri, tidak ada unsur kampanye. Apa itu unsur kampanye? pertama citra diri dan kedua di dalam proses itu mengajak untuk memilih," ujar Ace.

Baca juga: Diingatkan Bawaslu, Sandiaga Merasa Tak Berkampanye di Pesantren

"Jika memang di dalam proses silaturahim dengan kiai dan santri itu konteksnya hanya silaturahim, tidak menyampaikan visi misi dan mengajak, itu tidak masuk unsur kampanye sebagaimana yang digariskan oleh PKPU. Jadi yang namanya kampanye ada unsurnya," lanjut Ace.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menegaskan larangan kampanye di lembaga pendidikan bagi seluruh peserta Pemilu 2019.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

Nasional
Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Nasional
Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X