Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Pertamax Naik, Kubu Jokowi Sebut yang Penting Program Kerakyatan Jalan

Kompas.com - 10/10/2018, 17:46 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf menilai, keputusan PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM jenis Pertamax Series merupakan hal yang biasa dan diperbolehkan.

Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto menyebut, meski harga Pertamax naik, yang penting program-program kerakyatan tetap dijalankan oleh pemerintah.

"Pertamax itu yang pakai siapa sih Pertamax yang pakai itu mereka yang pakai mobil khsusus di situ," ujarnya di Jakarta, Rabu (10/10/2018).

"Nah ketika harga minyak mentah dunianya naik maka dilakukan penyesuain itu boleh, yang penting program kerakyatan itu harus dilakukan," sambung dia.

Baca juga: Pertamina Naikkan Harga Pertamax dan Biosolar Nonsubsidi

Hasto yang juga Sekjen PDI-P itu mengatakan, program kerakyatan yang ia maksud yakni misalnya program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Seperti diketahui, Pertamax merupakan jenis badan bakar minyak yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Oleh karena itu harganya elastis mengikuti harga minyak dunia.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU untuk Pertamax Series dan Dex Series, serta Biosolar nonsubsidi sejak Rabu (10/10/2018) pukul 11.00 WIB.

Baca juga: Harga Pertamax Tembus Rp 10.400 per Liter

Adapun jenis BBM yang harganya naik yaitu Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Biosolar non-PSO. Penyesuaian harga tersebut merupakan dampak harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik hingga tembus 80 dollar per barel.

Penetapan kenaikan harga tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2018 Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014, Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com