Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

6 Kementerian yang Wajibkan Kirim Berkas CPNS 2018 dan Batas Waktunya

Kompas.com - 10/10/2018, 16:46 WIB
Mela Arnani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Lima hari lagi pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 akan ditutup. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memperpanjang pendaftaran online hingga 15 Oktober mendatang.

Antusiasme masyarakat terhadap dibukanya CPNS tahun ini memang luar biasa. Lebih dari 3.000 orang telah mendaftarkan akun SSCN. Padahal, pemerintah telah mengumumkan total formasi untuk CPNS tahun ini sebanyak 238.015.

Pendaftaran akun SSCN ini merupakan salah satu syarat wajib bagi pelamar CPNS 2018, karena akun ini digunakan untuk tahapan seleksi selanjutnya. Pendaftaran akun SSCN dapat dilakukan di situs resmi milik BKN, sscn.bkn.go.id.

Kementerian/lembaga/daerah telah mengumumkan jumlah formasi dan dokumen persyaratan bagi pelamarnya. Beberapa kementerian mewajibkan pelamarnya untuk mengirimkan berkas secara langsung ke instansi atau lembaga terkait.

Lalu, mana saja kementerian tersebut? Berikut 6 kementerian yang mewajibkan pelamarnya mengirimkan berkas dan batas waktu penerimaan berkas oleh panitia seleksi CPNS:

1. Kementerian Pendidikan Kebudayaan

Kemendikbud menetapkan pengiriman berkas menjadi salah satu syarat seleksi administrasi.

Bagi pelamar Kemendikbud diwajibkan mengirimkan dokumen atau berkas persyaratan secara langsung harus melalui PO Box (jasa pos).

Melalui situs resminya, pengiriman berkas sudah terlaksana sejak hari pertama pembukaan pendaftaran online CPNS, yaitu 26 September 2018.

Karena penutupan pendaftaran CPNS secara online diperpanjang hingga 15 Oktober 2018, maka Kemendikbud juga melakukan penyesuaian.

Kemendikbud menyampaikan, terakhir cap pos berkas yang dikirimkan pelamar pada 16 Oktober 2018.

Panitia melakukan pengambilan berkas pelamar di PO Box tanggal 18 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB.

Kemendikbud menegaskan, bagi berkas yang sampai batas akhir pengambilan belum masuk PO Box, maka pelamar dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi.

2. Kementerian Agama

Kementerian Agama juga mewajibkan pelamarnya mengirimkan berkas dokumen langsung ke unit kerja yang dituju.

Berdasarkan informasi dari akun resmi Twitter Kemenag, @Kemenag_RI, seluruh persyaratan seleksi administrasi ke unit kerja ini paling lambat 5 hari setelah pendaftaran online ditutup.

Pada CPNS kali ini, Kemenag menyediakan sebanyak 17.175 formasi untuk guru, dosen, penyuluh, penghulu dan jabatan fungsional tertentu lainnya.

3. Kementerian Hukum dan HAM

Tahun ini, Kemenkumham membuka formasi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan, di antaranya untuk lulusan SMA, Diploma III, Diploma IV, Sarjana (S-1), Dokter, dan Magister.

Khusus untuk formasi dari lulusan SMA, pelamar tidak perlu mengunggah dokumen persyaratan, melainkan dokumen persyaratan wajib dikirimkan kepada panitia daerah melalui PO Box kantor wilayah yang ditunjuk.

Berdasarkan informasi dari situs Kemenkumham, pengiriman berkas melalui PO Box.

Batas waktu penerimaan dokumen di PO Box tanggal 16 Oktober 2018 pukul 09.00 waktu setempat (cap pos diterima).

4. Kementerian Luar Negeri

Kemenlu mewajibkan pelamarnya untuk mengirimkan berkas secara langsung. Pengiriman berkas ini ditujukan ke PO Box 3036 JKP 10030.

Batas waktu penerimaan berkas lamaran di PO Box 3036 JKP 10030 paling lambat 17 Oktober 2018 pukul 16.00 (cap pos tanggal 16 Oktober 2018).

Pengiriman berkas diluar jadwal yang telah ditentukan tidak diterima.

Pelamar yang melanggar batas ketentuan di atas dinyatakan tidak lolos seleksi adminstrasi.

Pengiriman ke alamat selain PO Box 3036 JKP 10030 tidak diterima dan dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi.

5. Kementerian Kesehatan

Pelamar CPNS 2018 yang memilih Kementerian Kesehatan juga wajib mengirimkan dokumen sesuai dengan persyaratan.

Berkas pendaftaran tersebut dikirimkan ke PO Box sesuai lokasi ujian yang dipilih melalui PT Pos Indonesia.

Pengiriman berkas kelengkapan di masing-masing regional provinsi lokasi ujian paling lambat 17 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB atau Wita.

6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Kementerian ATR/BPN mewajibkan pelamarnya mengirimkan berkas secara langsung. Berkas persyaratan dikirimkan melalui pos atau jasa pengiriman mulai 26 September 2018.

Pengiriman berkas paling lambat diterima panitia seleksi CPNS 8 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB.

Berkas ini ditujukan kepada:

Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
Biro Organisasi dan Kepegawaian
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional
Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12014

Berkas yang akan divalidasi oleh panitia merupakan berkas yang dikirimkan melalui pos atau jasa pengiriman/

Pelamar diminta untuk menulis alamat tempat tinggal tetap (alamat surat) dengan jelas dan lengkap dengan huruf kapital pada bagian belakang amplop.

Panitia seleksi tidak menerima dan tidak akan memproses lamaran yang diantarkan langsung ke Kantor Kementerian ATR/BPN.

.

.

.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com