Fahri Hamzah Kritik Aturan Pemberian Imbalan bagi Pelapor Kasus Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik penerbitan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan PP 43/2018 tersebut, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta.

Menurut Fahri, persoalan korupsi tidak dapat diselesaikan melalui pemberian imbalan kepada pihak pelapor.

"Ini ada mazhab berpikir yang salah. Mazhab itu katakan bahwa kalau rakyat bisa saling lapor, maka masalah selesai," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Baca juga: Ditandatangani Jokowi, Kini Pelapor Kasus Korupsi Bisa Dapat Rp 200 Juta

Fahri menilai, seharusnya pemerintah fokus dalam pembenahan sistem terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu, kata Fahri, pemberian premi atau penghargaan terhadap pelapor kasus korupsi juga berpotensi menghabiskan anggaran negara.

"Korupsi itu sudah ada mitigasinya dalam sistem demokrasi. Mulai dari sistem pelaporan dan sebagainya itu sudah detail," kata Fahri.

"Kalau itu mau dilakukan kenapa hanya untuk koruptor. Kenapa untuk laporkan narkoba, terorisme, pengerusakan lingkungam dan sekian ratus juta untuk perusakan fasilitas publik. Ya, sudah negara biar dihabisin saja biar sekalian bangkrut," ucapnya.

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Teken PP yang Mengatur Imbalan Uang bagi Pelapor Korupsi

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengaku berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perang terhadap tindak pidana korupsi. Maka, Presiden meneken Peraturan tersebut.

"Memang kita ini menginginkan adanya partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi, bahkan menghilangkan yang namanya korupsi. Saya kira itu," ujar Presiden Jokowi saat dijumpai di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018).

Saat ditanya apakah pemerintah sudah mempersiapkan anggaran untuk dispensasi para pelapor, Jokowi mengatakan, hal itu telah dikalkulasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Demikian juga soal mekanisme mengenai jaminan keamanan bagi pelapor. Menurut Jokowi, sudah ada lembaga yang berwenang dalam hal itu.

Baca juga: KPK Apresiasi Peraturan Pemerintah soal Penghargaan Pelapor Kasus Korupsi

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan PP 43/2018 tersebut, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta.

Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018 menyebutkan, besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.