Di Sidang E-KTP, Jaksa Konfirmasi Pemberian Rp 5 Miliar dari Fayakhun ke Irvanto

Kompas.com - 02/10/2018, 12:16 WIB
Aziz Syamsuddin, Fayakhun Andriadi dan Rita Widyasari bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (2/10/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAziz Syamsuddin, Fayakhun Andriadi dan Rita Widyasari bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (2/10/2018).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan mantan anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi dalam sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Dalam persidangan, jaksa mengonfirmasi aliran uang 500.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 5 miliar yang pernah diberikan Fayakhun kepada terdakwa Irvanto Hendra Pambudi. Fayakhun mengakui pemberian itu.

"Pada waktu itu saya komunikasikan dengan Pak Setya Novanto bahwa saya mau bantu-bantu. Pak Setya Novanto tanya berapa, 500.000 (dolar Singapura)," ujar Fayakhun.

Baca juga: Aziz Syamsuddin, Fayakhun, dan Rita Widyasari Jadi Saksi Sidang E-KTP

Menurut Fayakhun, uang yang diberikan kepada Irvanto memang ditujukan untuk Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto. Fayakhun dan Irvanto juga sesama kader Partai Golkar.

Hal itu juga dikatakan staf Fayakhun, Agus Gunawan yang dihadirkan sebagai saksi. Agus mengaku diminta Fayakhun untuk menyerahkan tas berisi uang 500.000 dollar Singapura kepada Irvan.

Penyerahan dilakukan di showroom motor besar milik Irvan di Kemang, Jakarta Selatan.

Namun, saat diberikan kesempatan untuk menanggapi keterangan saksi, Irvanto membantah menerima uang 500.000 dollar Singapura dari Fayakhun.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bamsoet Jamin Tetap 'All Out' Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Bamsoet Jamin Tetap "All Out" Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Nasional
Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Nasional
Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Nasional
Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Nasional
Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Nasional
Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Nasional
Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Nasional
Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Nasional
Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Nasional
Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Nasional
Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Nasional
Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Nasional
KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

Nasional
Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Nasional
BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X