Di Sidang E-KTP, Jaksa Konfirmasi Pemberian Rp 5 Miliar dari Fayakhun ke Irvanto

Kompas.com - 02/10/2018, 12:16 WIB
Aziz Syamsuddin, Fayakhun Andriadi dan Rita Widyasari bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (2/10/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAziz Syamsuddin, Fayakhun Andriadi dan Rita Widyasari bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (2/10/2018).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan mantan anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi dalam sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Dalam persidangan, jaksa mengonfirmasi aliran uang 500.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 5 miliar yang pernah diberikan Fayakhun kepada terdakwa Irvanto Hendra Pambudi. Fayakhun mengakui pemberian itu.

"Pada waktu itu saya komunikasikan dengan Pak Setya Novanto bahwa saya mau bantu-bantu. Pak Setya Novanto tanya berapa, 500.000 (dolar Singapura)," ujar Fayakhun.

Baca juga: Aziz Syamsuddin, Fayakhun, dan Rita Widyasari Jadi Saksi Sidang E-KTP

Menurut Fayakhun, uang yang diberikan kepada Irvanto memang ditujukan untuk Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto. Fayakhun dan Irvanto juga sesama kader Partai Golkar.

Hal itu juga dikatakan staf Fayakhun, Agus Gunawan yang dihadirkan sebagai saksi. Agus mengaku diminta Fayakhun untuk menyerahkan tas berisi uang 500.000 dollar Singapura kepada Irvan.

Penyerahan dilakukan di showroom motor besar milik Irvan di Kemang, Jakarta Selatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, saat diberikan kesempatan untuk menanggapi keterangan saksi, Irvanto membantah menerima uang 500.000 dollar Singapura dari Fayakhun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
83 Daerah di Jawa-Bali Masih Catat Lebih dari 1.000 Kasus Aktif Covid-19

83 Daerah di Jawa-Bali Masih Catat Lebih dari 1.000 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Nasional
Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Nasional
Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Nasional
Selama Ada Bukti, Moeldoko Mengaku Siap Dilaporkan Perkara Obat Ivermectin

Selama Ada Bukti, Moeldoko Mengaku Siap Dilaporkan Perkara Obat Ivermectin

Nasional
Varian Delta Cepat Menular dan Timbulkan Risiko Keparahan, Masyarakat Diminta 'Testing' Dini

Varian Delta Cepat Menular dan Timbulkan Risiko Keparahan, Masyarakat Diminta "Testing" Dini

Nasional
KRI Pollux-935 Tambah Daftar Kapal Perang TNI AL

KRI Pollux-935 Tambah Daftar Kapal Perang TNI AL

Nasional
Beda Data Kematian Covid-19 Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah

Beda Data Kematian Covid-19 Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah

Nasional
Demokrat Klaim Baliho AHY Bukan untuk Pilpres, tapi untuk Melawan Kubu Moeldoko

Demokrat Klaim Baliho AHY Bukan untuk Pilpres, tapi untuk Melawan Kubu Moeldoko

Nasional
Moeldoko Layangkan Somasi Kedua soal Ivermectin, Beri Waktu 3×24 Jam ICW Beri Bukti

Moeldoko Layangkan Somasi Kedua soal Ivermectin, Beri Waktu 3×24 Jam ICW Beri Bukti

Nasional
21 Hari Terakhir, Penambahan Harian Pasien Covid-19 Meninggal Selalu Lewati 1.000

21 Hari Terakhir, Penambahan Harian Pasien Covid-19 Meninggal Selalu Lewati 1.000

Nasional
Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Nasional
Komnas HAM Usut Dugaan Perusakan Lingkungan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komnas HAM Usut Dugaan Perusakan Lingkungan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Nasional
KPK Keberatan Menindaklanjuti Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

KPK Keberatan Menindaklanjuti Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X