Di Sidang E-KTP, Jaksa Konfirmasi Pemberian Rp 5 Miliar dari Fayakhun ke Irvanto

Kompas.com - 02/10/2018, 12:16 WIB
Aziz Syamsuddin, Fayakhun Andriadi dan Rita Widyasari bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (2/10/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAziz Syamsuddin, Fayakhun Andriadi dan Rita Widyasari bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (2/10/2018).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan mantan anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi dalam sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Dalam persidangan, jaksa mengonfirmasi aliran uang 500.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 5 miliar yang pernah diberikan Fayakhun kepada terdakwa Irvanto Hendra Pambudi. Fayakhun mengakui pemberian itu.

"Pada waktu itu saya komunikasikan dengan Pak Setya Novanto bahwa saya mau bantu-bantu. Pak Setya Novanto tanya berapa, 500.000 (dolar Singapura)," ujar Fayakhun.

Baca juga: Aziz Syamsuddin, Fayakhun, dan Rita Widyasari Jadi Saksi Sidang E-KTP

Menurut Fayakhun, uang yang diberikan kepada Irvanto memang ditujukan untuk Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto. Fayakhun dan Irvanto juga sesama kader Partai Golkar.

Hal itu juga dikatakan staf Fayakhun, Agus Gunawan yang dihadirkan sebagai saksi. Agus mengaku diminta Fayakhun untuk menyerahkan tas berisi uang 500.000 dollar Singapura kepada Irvan.

Penyerahan dilakukan di showroom motor besar milik Irvan di Kemang, Jakarta Selatan.

Namun, saat diberikan kesempatan untuk menanggapi keterangan saksi, Irvanto membantah menerima uang 500.000 dollar Singapura dari Fayakhun.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Nasional
Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Nasional
Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X