Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Anggota DPR yang Keluarganya Jadi Korban Gempa di Palu dan Donggala

Kompas.com - 01/10/2018, 18:20 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga dari Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga anggota Komisi III DPR Abdul Kadir Karding menjadi korban gempa bumi bermagnitudo 7,4 di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018).

Sehari setelah gempa, Sabtu (29/9/2018), Karding tidak bisa menghubungi orangtuanya yang tinggal di Desa Ogoamas, Pantai Barat Donggala.

Ia baru mendapat kabar kedua orangtuanya dalam keadaan selamat pada Minggu (30/9/2018) melalui sambungan telepon.

Namun, hingga kini ia belum berhasil menghubungi beberapa sepupunya yang tinggal di Palu. Karding optimistis kondisi beberapa sepupunya baik-baik saja, meski komunikasi masih terputus.

Baca juga: Pengungsi di Perbukitan Donggala Hanya Makan Pisang, Ubi, dan Pepaya

"Alhamdulilah kemarin sudah bisa berkomunikasi dengan ibu saya. Keluarga saya di kampung, di Pantai Barat Donggala, Alhamdulilah aman, selamat. Cuma, sepupu-sepupu saya di Palu, ini masih ada beberapa belum ada kabar," ujar Karding saat dihubungi, Senin (1/10/2018).

"Di sana (Palu) kan serba terbatas. Listrik terbatas. Nge-charge HP juga terbatas. Bisa jadi juga, memang ada yang tinggal di perumahan-perumahan itu," kata dia.

Karding mengatakan, saat terjadi gempa seluruh warga desa merasa panik dan memutuskan untuk mengungsi ke kawasan pegunungan.

Sementara, ayah dan ibunya memutuskan untuk tetap tinggal di desanya. Kata Karding, ibunya merasa yakin tidak akan terjadi apa-apa setelah gempa.

Baca juga: Ini 6 Prioritas Penanganan Gempa dan Tsunami Palu-Donggala

Beruntung, desanya tidak mengalami bencana tsunami setelah terjadi gempa. Sebab, Desa Ogoamas terletak di perbatasan antara Kabupaten Donggala dan Toli-Toli.

"Enggak sampai ke situ. Bergetar saja, hanya gempa beberapa kali. Tapi tidak sampai tsunami. Ya yakin saja tidak terjadi apa-apa katanya. Ibu saya yakin tidak terjadi apa-apa. Tapi kami yang stress," kata Karding.

Diberitakan, gempa menyebabkan gelombang tsunami yang terjadi di Pantai Palu dengan ketinggian 0,5 sampai 1,5 meter, Pantai Donggala kurang dari 50 sentimeter, dan Pantai Mamuju dengan ketinggian 6 sentimeter, Jumat (28/9/2018).

Baca juga: BNPB: Tim SAR Gabungan Mulai Bergerak ke Kabupaten Donggala

Data sementara BNPB hingga Senin (1/10/2018), jumlah korban tewas akibat gempa dan tsunami mencapai 844 orang.

Gempa dan tsunami ini juga menjadi sorotan dunia internasional. Sejumlah negara sudah bersedia menyalurkan bantuan.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison dalam wawancaranya di program Insider ABC mengatakan, telah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo.

.

.

KOMPAS.com/LAKSONO HARI W Gempa di Indonesia pada 1968-September 2018

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com