Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Pemerintah Segera Siapkan Pengadaan Buoy untuk Antisipasi Tsunami

Kompas.com - 01/10/2018, 11:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera siapkan pengadaan buoy sebagai pendeteksi tsunami.

Hal itu disampaikan Bamsoet, sapaannya, menanggapi rusaknya buoy sebagai salah satu alat pendeteksi tsunami di Indonesia.

"Kami meminta pemerintah melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengadaan buoy, untuk segera mengadakan kembali buoy yang baru sebagai upaya dalam mengganti buoy yang rusak," kata Bamsoet, melalui keterangan tertulis, Senin (1/10/2018).

Ia mengatakan, pemasangan kembali buoy di seluruh perairan Indonesia sangat mendesak, terutama di daerah yang sering terjadi gelombang besar ataupun daerah rawan tsunami.

Baca juga: BNPB Sebut Buoy untuk Deteksi Tsunami Banyak yang Rusak

Bamsoet juga meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk tetap memanfaatkan modelling tsunami yang berfungsi memberikan informasi peringatan dini (early warning) tsunami.

Ia menyatakan modelling tsunami berguna dalam mendukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar dapat memberikan rasa aman dan waspada kepada masyarakat terhadap ancaman tsunami.

Bamsoet menambahkan, melalui Badan Anggaran (Banggar), DPR akan memberikan dukungan kepada BNPB dan BPPT dalam penyusunan anggaran, baik untuk pengadaan buoy maupun anggaran pendanaan bencana.

"Intinya untuk anggaran yang sangat berpengaruh terhadap upaya mitigasi bencana," lanjut dia.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan, buoy, sebagai salah satu alat pendeteksi tsunami di Indonesia banyak yang mengalami kerusakan.

Baca juga: Tanpa Buoy, Seberapa Akurat Sistem Peringatan Dini Tsunami Kita?

Padahal, kata dia, alat tersebut sangat strategis dalam upaya mengantisipasi bencana gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami.

Buoy dilengkapi sensor ketinggian muka air berperan mengonfirmasi ketinggian gelombang saat tsunami terjadi pada institusi terkait.

"Jadi enggak ada buoy tsunami di Indonesia. Sejak 2012, buoy tsunami sudah tidak ada yang beroperasi sampai sekarang ya," kata Sutopo dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta, Minggu (30/9/2018).

"Detail dan sebagainya bisa ditanyakan kepada BMKG karena yang mengurusi semua terkait Tsunami Early Warning System (TEWS) di Indonesia itu dikoordinir di BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika)," lanjut Sutopo.

Ia mengatakan, alat deteksi tsunami seperti itu akan menekan potensi tingginya jumlah korban.

Alat tersebut, kata Sutopo, juga akan membantu ketika pemahaman masyarakat akan mitigasi bencana gempa dan tsunami masih minim.

"Mungkin bisa juga dikembangkan sensor-sensor bawah laut yang ditempatkan di bawah laut. Sehingga bisa disampaikan, kita sangat memerlukan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com