Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Gempa Susulan Berpotensi Tsunami di Wilayah Sulawesi

Kompas.com - 01/10/2018, 10:27 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Pesan yang beredar melalui aplikasi percakapan WhatsApp mengenai gempa susulan bermagnitudo lebih dari 8.1 dan berpotensi tsunami dapat dipastikan hoaks.

Pesan tersebut menyebutkan jika informasi itu didapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Pesan ancaman gempa dan tsunami ini mulai menyebar di Kota Palu dan daerah lain.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho menegaskan informasi tersebut bohong.

Narasi yang beredar:

Pesan bohong mengenai prediksi gempa dan tsunami ini beredar melalui pesan aplikasi WhatsApp.

Berikut bunyi pesannya:

Tolong hubungi mama mea dll yang dipalu...
Palu siaga 1..
Barusan temanku di BMKG habis periksa alat pendeteksi gempa yg dorang taro dilaut.. kalau gempa susulan akan ada.. lebih besar dari kemarin.. berkekuatan 8.1 keatas.. dan berpotensi tsunami yg lebih besar dari kemarin.

Sutopo menegaskan, informasi yang dapat meresahkan masyarakat tersebut adalah hoaks.

Melalui akun resmi Twitternya, @Sutopo_PN, ia mengimbau masyarakat untuk mengabaikan pesan itu.

"Ini hoax. Tidak ada satu pun negara di dunia dan iptek yang mampu memprediksi gempa secara pasti," tulis Sutopo di akun twitternya.

Tanggapan BMKG

BMKG turut menanggapi terkait hoaks-hoaks yang muncul setelah bencana gempa dan tsunami menerjang daerah Sulawesi Tengah.

Salah satu berita bohong yang tersebar di masyarakat adalah informasi akan terjadi tsunami di daerah Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Melalui akun Twitter BMKG Sulsel, @BMKGSulsel, pihaknya menegaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut.

Menanggapi isu terkait hoaks yang beredar di wilayah Sulawesi, BMKG Wilayah IV Makassar mengeluarkan surat resmi bernomor KP.015/616/KBW.IV/IX/2018.

Surat ini dikeluarkan di Makassar, Minggu (30/9/2018), bertanda tangan Plt Kepala Joharman, SH, MM.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com