Bawaslu, KPU, DPR Akan Bahas Penggunaan Pesawat Kepresidenan untuk Kampanye

Kompas.com - 26/09/2018, 17:31 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Ny Iriana Joko Widodo memasuki pesawat kepresidenan untuk bertolak ke Amerika Serikat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu (14/2/2016). KOMPAS/ALIF ICHWANPresiden Joko Widodo didampingi Ny Iriana Joko Widodo memasuki pesawat kepresidenan untuk bertolak ke Amerika Serikat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu (14/2/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi II DPR RI berencana membahas aturan mengenai boleh tidaknya calon presiden petahana menggunakan fasilitas pesawat kepresidenan selama masa kampanye.

Menurut Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja, hal tersebut belum diatur secara pasti dalam peraturan perundang-undangan manapun.

"Ini yang perlu dirumuskan di Komisi II, karena belum ada aturan," kata Bagja dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

Baca juga: Fadli Zon: Jokowi Tak Boleh Pakai Pesawat Kepresidenan Saat Kampanye

Bagja mengakui, menjadi hal yang dilematis bagi capres petahana dalam menggunakan transportasi selama kampanye.

Di satu sisi, capres tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye. Di sisi lain, mobilitas capres petahana diatur keamanan dan protokolernya sebagai Presiden.

"Pada saat bersamaan, saat Pak Jokowi mengunjungi Kalimantan Tengah naik pesawat kepresidenan, hari pertama untuk tugas negara, hari kedua beliau kampanye. Boleh nggak?" kata Bagja.

"Alasan jelasnya tidak bisa dipisahkan antara presiden dan petahana, karena alasannya keamanan," sambung dia.

Baca juga: KPU Tak Larang Capres Petahana Pakai Pesawat Kepresidenan untuk Kampanye

Sebelumnya, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyebut, ada beberapa fasilitas negara yang melekat pada Presiden Joko Widodo sebagai capres petahana, yang dapat digunakan sebagai fasilitas kampanye.

Fasilitas tersebut, terkait dengan keamanan, kesehatan, dan protokoler.

Oleh karenanya, tidak bisa dikatakan melanggar aturan jika calon presiden petahana berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara terkait dengan keamanan, kesehatan, dan protokoler yang memang melekat pada diri Jokowi sebagai presiden.

Fasilitas keamanan itu, juga meliputi pesawat kepresidenan.

Baca juga: Moeldoko: Masak Petahana Enggak Boleh Pakai Pesawat Kepresidenan?

Menurut Wahyu, dalam Undang-Undang telah diatur mengenai standar presiden menggunakan pesawat. Artinya, selama berkampanye, calon presiden petahana juga berhak menggunakan pesawat.

Pasal 305 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang fasilitas negara yang melekat pada presiden saat masa kampanye.

Fasilitas tersebut menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler yang dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tenaga Medis Pasien Covid-19 akan Difasilitasi Swab Test Gratis

Tenaga Medis Pasien Covid-19 akan Difasilitasi Swab Test Gratis

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Kemkominfo Himbau Masyarakat Ingat 3M

Cegah Penularan Covid-19, Kemkominfo Himbau Masyarakat Ingat 3M

Nasional
JK: Stok Darah di PMI Menurun hingga 50 Persen

JK: Stok Darah di PMI Menurun hingga 50 Persen

Nasional
Doni Monardo: Paling Berat dari Pilkada adalah Adanya Kerumunan

Doni Monardo: Paling Berat dari Pilkada adalah Adanya Kerumunan

Nasional
JK Minta Masyarakat Tak Takut Donasikan Darah di Tengah Pandemi

JK Minta Masyarakat Tak Takut Donasikan Darah di Tengah Pandemi

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Bencana Hidrometeorologi Melanda Sukabumi, Bogor, hingga Singkawang

Bencana Hidrometeorologi Melanda Sukabumi, Bogor, hingga Singkawang

Nasional
UPDATE 22 September: 4.156 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 22 September: 4.156 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Kemenkes Rekomendasikan Tiga Jenis Masker untuk Masyarakat

Kemenkes Rekomendasikan Tiga Jenis Masker untuk Masyarakat

Nasional
Wapres: Dosen Harus Keluar dari Gaya Konvensional dalam Pembelajaran Daring

Wapres: Dosen Harus Keluar dari Gaya Konvensional dalam Pembelajaran Daring

Nasional
Doni Monardo Sebut Persentase Kasus Aktif dan Kematian akibat Covid-19 Turun dalam Sepekan Terakhir

Doni Monardo Sebut Persentase Kasus Aktif dan Kematian akibat Covid-19 Turun dalam Sepekan Terakhir

Nasional
IDI Minta Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ditambah Seiring Meningkatnya Kasus Covid-19

IDI Minta Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ditambah Seiring Meningkatnya Kasus Covid-19

Nasional
Menlu Retno: 20-30 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tersedia pada 2020

Menlu Retno: 20-30 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tersedia pada 2020

Nasional
Satgas Minta Anggota Keluarga yang Memiliki Komorbid Dipisahkan dari yang Muda

Satgas Minta Anggota Keluarga yang Memiliki Komorbid Dipisahkan dari yang Muda

Nasional
Sejak UU Baru Disahkan, KPK Dinilai Kian Kehilangan Independensinya

Sejak UU Baru Disahkan, KPK Dinilai Kian Kehilangan Independensinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X