Kata JK soal Kritik Fadli Zon Terkait Penggunaan Pesawat Kepresidenan Saat Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan tentang pentingnya pesawat kepresidenan bagi setiap kepala negara.

Hal ini disampaikan Kalla menanggapi Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang mempertanyakan soal diperbolehkannya penggunaan pesawat kepresidenan bagi capres petahana saat kampanye. 

Menurut Kalla, penggunaan pesawat kepresidenan bagian dari pengamanan yang tak bisa dipisahkan dari aktivitas presiden.

"Presiden itu kan tidak dapat dipisahkan, pertama dari segi security. Jadi mesti ada pengawal, mesti ada pesawat yang (khusus)," ujar Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Baca juga : Fadli Zon: Kalau sebagai Capres, Tak Layak Pakai Pesawat Kepresidenan Saat Kampanye

Kalla mengatakan, saat Indonesia belum memiliki pesawat kepresidenan, pemerintah membayar pesawat Garuda untuk kegiatan Presiden, termasuk saat kampenye.

Selain itu, saat kampanye, capres petahana juga dikawal Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres.

Menurut Kalla, hal itu penting dilakukan karena menyangkut keamanan kepala negara. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia.

"Bukan hanya kita. Kalau Anda lihat dulu Obama kampanye itu naik pesawat Air Force One," kata Kalla.  

Baca juga : Tunggu PP, KPU Minta Polemik Mobil dan Pesawat Kepresidenan Disudahi

Sebelumnya, Fadli Zon menilai, tidak seharusnya KPU mengizikan penggunaan pesawat kepresidenan digunakan oleh capres petahana untuk kepentingan kampenye Pilpres.

"Engak boleh dong karena itu pesawat kepresidenan. Kalau sedang bertugas kepresidenan maka apapun bisa dilakukan. Tapi kalau sebagai capres dan pesawat ityu dipakai, maka itu sangat tak layak," kata dia.

Pada Senin (9/4/2018), Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, capres petahana diperbolehkan menggunakan pesawat kepresidenan untuk keperluan kampenye.

Alasannya, penggunaan pesawat kepresidenan sangat berkaitan erat dengan pengamanan yang melekat kepada kepala negara.

Ia mengatakan, segala hal yang melekat dengan kepala negara, maka boleh dipergunakan oleh capres petahana.