Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Sebut Hoaks Perilaku Anti-Pancasila

Kompas.com - 26/09/2018, 15:39 WIB
Reza Jurnaliston,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuturkan, hoaks atau berita bohong berbahaya untuk kemajuan peradaban bangsa. Hoaks juga bisa memecah persatuan bangsa. 

“Kita tidak ingin peradaban bangsa akhirnya tercoreng karena pemilu yang kemudian momentum bagi-bagi pihak yang tidak ingin melihat Indonesia maju dengan hoaks yang bisa memecah kesatuan bangsa,” ujar Hasto saat diskusi dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

Hasto mengatakan, pecandu dan pelaku hoaks merupakan ciri masyarakat tak beradab. Itu karena hoaks adalah bagian dari anti-pancasila. 

“Kalau kita lihat fitnah, hoaks adalah anti Pancasila,” ujar Hasto.

Baca juga: Sandiaga: Tak Ada Toleransi terhadap Kampanye Bernuansa Hoaks

Lebih lanjut, kata Hasto, modal demokrasi Pancasila yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan bukti konkret sebuah gagasan penuh dengan keteladanan, kebajikan, serta kesantunan.

“Berpolitik itu membangun peradaban kita. Pancasila sebagai way of life sebagai kepribadian bangsa dan jiwa,” tutur Hasto.

Hal yang sama juga dikatakan Politisi PDI-P Kapitra Ampera. Kapitra menyatakan, berita hoaks merupakan kejahatan peradaban.

“Peradaban Indonesia yang menuju pada ridho Ilahi menuju pada kesatuan umat manusia. Untuk itu saya ingin katakan stop hoaks,” ujar Kapitra.

Kapitra mengingatkan, kepada semua pihak akan bahaya hoaks yang bisa mengancam disintegritas bangsa.

“Kalau tidak negara ini tinggal kenangan, karena potensi konflik horizontal,” tutur Kapitra.

Baca juga: Ketua DPR: Tindak Tegas Akun Robot Penyebar Hoaks dan Ujaran Kebencian

Sementara, pegiat Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Ratih Ibrahim mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menghindarkan masyarakat dari terpaan hoaks.

“Mengenali bahaya hoaks, membuktikan tekad untuk berjuang dalam kehidupan sosial politik di masyarakat betul-betul dijaga, damai utuh tidak ada hoaks,” papar Ratih.

Kompas TV Tim akan memantau beredarnya berita hoaks dan SARA selama masa kampanye pilpres dan pileg yang dimulai Minggu (23/9) hingga 13 April tahun depan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com