Salin Artikel

Sekjen PDI-P Sebut Hoaks Perilaku Anti-Pancasila

“Kita tidak ingin peradaban bangsa akhirnya tercoreng karena pemilu yang kemudian momentum bagi-bagi pihak yang tidak ingin melihat Indonesia maju dengan hoaks yang bisa memecah kesatuan bangsa,” ujar Hasto saat diskusi dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

Hasto mengatakan, pecandu dan pelaku hoaks merupakan ciri masyarakat tak beradab. Itu karena hoaks adalah bagian dari anti-pancasila. 

“Kalau kita lihat fitnah, hoaks adalah anti Pancasila,” ujar Hasto.

Lebih lanjut, kata Hasto, modal demokrasi Pancasila yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan bukti konkret sebuah gagasan penuh dengan keteladanan, kebajikan, serta kesantunan.

“Berpolitik itu membangun peradaban kita. Pancasila sebagai way of life sebagai kepribadian bangsa dan jiwa,” tutur Hasto.

Hal yang sama juga dikatakan Politisi PDI-P Kapitra Ampera. Kapitra menyatakan, berita hoaks merupakan kejahatan peradaban.

“Peradaban Indonesia yang menuju pada ridho Ilahi menuju pada kesatuan umat manusia. Untuk itu saya ingin katakan stop hoaks,” ujar Kapitra.

Kapitra mengingatkan, kepada semua pihak akan bahaya hoaks yang bisa mengancam disintegritas bangsa.

“Kalau tidak negara ini tinggal kenangan, karena potensi konflik horizontal,” tutur Kapitra.

Sementara, pegiat Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Ratih Ibrahim mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menghindarkan masyarakat dari terpaan hoaks.

“Mengenali bahaya hoaks, membuktikan tekad untuk berjuang dalam kehidupan sosial politik di masyarakat betul-betul dijaga, damai utuh tidak ada hoaks,” papar Ratih.

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/26/15394781/sekjen-pdi-p-sebut-hoaks-perilaku-anti-pancasila

Terkini Lainnya

Kemenlu Akan Lindungi WNI yang Ditangkap karena Haji Ilegal

Kemenlu Akan Lindungi WNI yang Ditangkap karena Haji Ilegal

Nasional
Gugatan Kandas di MK, PPP Cari Cara Lain untuk Masuk Parlemen

Gugatan Kandas di MK, PPP Cari Cara Lain untuk Masuk Parlemen

Nasional
Komnas Perempuan Sebut UU KIA Berisiko Sulit Diterapkan

Komnas Perempuan Sebut UU KIA Berisiko Sulit Diterapkan

Nasional
Sama-sama Pernah Menang di Jatim, PDI-P Beri Sinyal Koalisi dengan PKB pada Pilkada 2024

Sama-sama Pernah Menang di Jatim, PDI-P Beri Sinyal Koalisi dengan PKB pada Pilkada 2024

Nasional
Pemerintah Tak Ikut Campur soal PKPU Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Pemerintah Tak Ikut Campur soal PKPU Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Judi Online Makan Korban Lagi, Menkominfo Mengaku Tak Bisa Kerja Sendiri

Judi Online Makan Korban Lagi, Menkominfo Mengaku Tak Bisa Kerja Sendiri

Nasional
Upacara 17 Agustus Tahun Ini: Jokowi Didampingi Prabowo di IKN, Ma'ruf -Gibran di Jakarta

Upacara 17 Agustus Tahun Ini: Jokowi Didampingi Prabowo di IKN, Ma'ruf -Gibran di Jakarta

Nasional
Diplomasi Prabowo untuk Gaza: Siap Kerahkan Pasukan Perdamaian, tapi Harus Tunggu Gencatan Senjata

Diplomasi Prabowo untuk Gaza: Siap Kerahkan Pasukan Perdamaian, tapi Harus Tunggu Gencatan Senjata

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pemerintah Sebut 'Judol' Sudah Sangat Parah | KPK Sita Ponsel Hasto

[POPULER NASIONAL] Pemerintah Sebut "Judol" Sudah Sangat Parah | KPK Sita Ponsel Hasto

Nasional
Akhir 31 Tahun PPP di Senayan: Konflik Internal, Salah Dukung, dan Evaluasi Sistem Pemilu

Akhir 31 Tahun PPP di Senayan: Konflik Internal, Salah Dukung, dan Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
MK Kabulkan 44 Sengketa Pileg 2024, Naik 3 Kali Lipat Dibanding 2019

MK Kabulkan 44 Sengketa Pileg 2024, Naik 3 Kali Lipat Dibanding 2019

Nasional
Duduk Perkara MK Minta Pileg Ulang DPD Sumbar demi Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman

Duduk Perkara MK Minta Pileg Ulang DPD Sumbar demi Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman

Nasional
Mardiono Singgung Sandiaga Pernah Mundur sebagai Wagub DKI, Sekjen Rumah SandiUno Beri Tanggapan

Mardiono Singgung Sandiaga Pernah Mundur sebagai Wagub DKI, Sekjen Rumah SandiUno Beri Tanggapan

Nasional
Pengacara: Selama Ini Mas Hasto dan PDI-P Jadi Korban 'Bullying' karena Harun Masiku

Pengacara: Selama Ini Mas Hasto dan PDI-P Jadi Korban "Bullying" karena Harun Masiku

Nasional
Kemenlu Percepat Pemulangan 216 WNI yang Ditahan Imigrasi Malaysia

Kemenlu Percepat Pemulangan 216 WNI yang Ditahan Imigrasi Malaysia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke