Timses: Sepanjang Pak Jokowi Memerintah Belum Ada Seorang pun Dikriminalisasi

Kompas.com - 25/09/2018, 23:59 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Maruf Amin saat acara pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilhan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2019). Pasangan Joko Widodo - Maruf Amin mendapat nomor urut satu dan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mendapat nomor urut dua.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Maruf Amin saat acara pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilhan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2019). Pasangan Joko Widodo - Maruf Amin mendapat nomor urut satu dan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mendapat nomor urut dua.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menantang pihak yang ingin membentuk paguyuban kriminalisasi rezim Jokowi untuk menunjukan korbannya.

Ia menjamin tak ada satu pun orang yang dikriminalisasi oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

"Sepanjang Pak Jokowi memerintah belum ada satu orang pun yang dikriminalisasi. Tunjukan di depan mata saya siapa?" kata Karding di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Ia pun menyinggung terdakwa kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Buni Yani yang merasa dikriminalisasi Jokowi sehingga mendukung Prabowo Subianto.


Baca juga: Buni Yani: Prabowo Harus Menang, Kalau Enggak Saya Dipenjara...

Ia menilai kasus yang menimpa Buni bukan kriminalisasi dan berjalan sesuai prosedur hukum sehingga tak perlu dipermasalahkan.

Karding menyatakan persidangan kasus Buni juga berlangsung transparan sehingga tak ada unsur kriminalisasi di situ.

"Jadi tak ada kriminalisasi. Memang sedang dibangun narasi seperti itu. Bahwa seolah ada banyak korban kriminalisasi. Saya kira terbalik, justru sebenarnya kalau kami mau istilahnya nakal gitu kami akan bentuk paguyuban korban HAM 98. Kan bisa jadi," kata Karding.

"Maka karena itu janganlah buat isu yang dibuat-buat. Kan Ini negara hukum, semua berdasarkan hukum, jangan bilang itu kriminalisasi. Itu bukan kriminalisasi, itu adalah proses hukum. Kalau tidak mau diproses hukum jangan berbuat salah. Itu saja," lanjut Sekjen PKB itu.

Baca juga: Kubu Jokowi-Maruf: Pernyataan Buni Yani Seolah-olah Prabowo Bisa Intervensi Proses Hukum

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan, ia akan menginisiasi paguyuban yang mewadahi sejumlah figur publik yang diduga menjadi korban kriminalisasi dan persekusi.

Hal itu diungkapkan Fadli Zon saat memberikan tanggapan terkait pakta integritas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama yang salah satu poinnya Prabowo menjamin pemulangan Rizieq Shihab jika terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2019.

Baca juga: Koordinator Jubir: Prabowo Tak Akan Intervensi Kasus Buni Yani

Ide Fadli itu disambut pula oleh Buni yang kemarin mengunjunginya untuk membahas paguyuban tersebut.

Fadli menilai, poin pakta tersebut merupakan bentuk jaminan upaya penegakan hukum oleh Prabowo jika terpilih sebagai presiden. Ia memastikan upaya penegakan hukum tak akan tebang pilih.

"Karena itu saya mengusulkan dibentuklah Paguyuban Korban Kriminalisasi dan Persekusi Rezim Jokowi, disingkat PKKPRJ. Itu jumlahnya puluhan, lebih dari seratus lho," ujar Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Nasional
Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Nasional
Close Ads X