Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buni Yani dan La Nyalla Hadiri Mukernas PBB

Kompas.com - 04/05/2018, 22:14 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comBuni Yani, terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Bulan Bintang (PBB) di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Syuro PBB MS Kaban dalam sambutannya. Ia menyebut Buni Yani sebagai salah satu tamu yang hadir di Mukernas Kedua PBB.

"Juga ada aktivis yang cukup mengambil perhatian publik selama beberapa bulan, Saudara Buni Yani," ucap Kaban menyambut kehadiran Buni Yani di Mukernas PBB, Jumat.

Baca juga: Gelar Mukernas, PBB Bahas Pemenangan Pileg dan Pilpres

MS KabanTRIBUNNEWS/BIAN HARNANSA MS Kaban

Selain itu, hadir pula Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Kaban bahkan menyebut La Nyalla sebagai anggota istimewa PBB.

"Saya lihat ada Pak La Nyalla, hadir. Beliau menjadi anggota istimewa PBB," lanjut Kaban.

Diberitakan sebelumnya, PBB menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) kedua di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Dalam Mukernas tersebut, PBB membahas persiapan pemenangan Pileg dan Pilpres 2019.

"Bahas strategi bagaimana memenangkan pemilu, dan sekaligus bahas tentang usulan-usulan tentang strategi di lapangan menghadapi pilpres," kata Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra di lokasi Mukernas.

Baca juga: Kecewa dengan Romahurmuziy, Politisi PPP Gabung ke PBB

Saat ditanya apakah Mukernas tersebut akan memutuskan dukungan kepada calon presiden yang sudah mendeklarasikan diri, Yusril menjawab partainya akan mendengar masukan dari seluruh anggota dalam forum Mukernas.

Ia menambahkan, PBB akan fokus memenangkan pileg di Pemilu 2019. Menurut dia, hal itu lebih penting agar PBB bisa kembali memiliki kursi di DPR.

"PBB akan fokus pemilu DPR supaya PBB kembali ke DPR dan punya fraksi cukup kuat keudukannya di sana. Bilamana perlu jadi leader oposisi di sana. Itu sudah kami canangkan. Kita lihat masukan dari para peserta," lanjut dia.

Kompas TV Komisi pemilihan umum menggelar rapat pleno putusan penetapan PBB sebagai partai peserta pemilu 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com