Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Pilpres Boleh Digelar oleh Pihak Selain KPU

Kompas.com - 24/09/2018, 18:38 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, debat publik pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bisa digelar oleh pihak di luar KPU. Pihak-pihak tersebut misalnya, kampus, media, dan yang lain.

Namun, berbeda dengan debat publik yang digelar KPU yang sifatnya wajib, debat yang diselenggarakan oleh pihak di luar KPU tidak bersifat wajib, sehingga tidak ada keharusan bagi paslon untuk mengikuti debat tersebut.

"Kalau pihak lain di luar yang disepakati bersama, sebenernya tidak apa-apa. Cuma masalahnya yang sering terjadi itu, kan tidak ada kewajiban peserta pemilu untuk memenuhi undangan itu kan," ujar Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018).

Baca juga: Debat Pilpres Direncanakan Digelar 5 Kali, Menggunakan Bahasa Indonesia

Jika nantinya diselenggarakan debat publik oleh pihak di luar KPU, kata Pramono, harus ada perlakuan yang sama di antara kedua paslon.

Kedua paslon harus sama-sama menghadiri debat, supaya tidak dinilai memihak. Selain itu, pendukung yang hadir porsinya harus sama. Moderator debat pun, harus dipilih berdasar kesepakatan kedua pihak.

Tak hanya itu, pemberian waktu kepada masing-masing kandidat dalam menjawab pertanyaan pun harus seimbang.

"Jadi prinsip-prinsip seperti itu harus seimbang sebagaimana yang dilakukan oleh KPU," ujar Pramono.

Baca juga: Soal Usulan Debat Bahasa Inggris, Bawaslu Minta Tim Kampanye Capres Tak Sibuk Urus Hal Bombastis

Menurut Pramono, KPU punya keterbatasan untuk menggelar debat publik. Oleh karenanya, jika ada pihak-pihak yang ingin menggelar debat, pihaknya menyambut baik.

Namun, ia menegaskan, harus ada prinsip keadilan dan kesetaraan dari pihak penyelenggara.

"Diharapkan bagi pihak-pihak lain itu ambil inisiatif-inisiatif seperti itu, tetapi harus menjaga prinsip penting soal kesetaraan, keadilan, kesempatan yang sama, itu engga boleh diciderai. Karena begitu nanti salah satu pihak dirugikan," maka efeknya bisa panjang," tandasnya.

Kompas TV Koalisi Prabowo-Sandiaga Uno mengusulkan debat capres - cawapres menggunakan Bahasa Inggris.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Akui Cita-Citanya Adalah Jadi Presiden: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Prabowo Akui Cita-Citanya Adalah Jadi Presiden: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Tri Suci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Tri Suci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com