Kompas.com - 20/09/2018, 14:34 WIB
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi dalam diskusi Perspektif Indonesia dengan topik: Mengobati Luka Pilkada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/4/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPolitisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi dalam diskusi Perspektif Indonesia dengan topik: Mengobati Luka Pilkada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/4/2017).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com -Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menuturkan bahwa pihaknya akan menggelar Rapat Komisi Gabungan dengan Komisi VI terkait polemik kebijakan impor beras antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso.

"Pimpinan Komisi IV DPR sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan Komisi VI DPR dan pimpinan DPR dalam rangka persiapan untuk melaksanakan Rapat Komisi gabungan Komisi IV dan Komisi VI DPR dalam beberapa pekan ke depan," ujar Viva melalui keterangan tertulisnya, Kamis (20/9/2018).

Baca juga: Moeldoko: Kita Memang Masih Perlu Impor Beras

Dalam rapat tersebut, kata Viva, Kemendag akan diminta melaporkan tentang kebutuhan konsumsi pangan.

Sementara Bulog diminta menjelaskan jumlah penyerapan gabah dan beras petani lokal.

Menurut Viva, pemerintah harus segera menghentikan polemik tersebut agar mendorong kemandirian dan kedaulatan pangan.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan pemerintah membentuk lembaga untuk menangani bidang pangan yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pemerintah utang janji. Amanat pasal 126, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional, dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan. Lembaga ini langsung bertanggungjawab kepada presiden," ucapnya.

Viva menilai saat ini pemerintah belum dapat mengendalikan kebijakan pangan.

Baca juga: Soal Ribut Impor Beras, Jokowi Minta Menko Darmin Panggil Mendag dan Dirut Bulog

Akibatnya terjadi konflik antar kementerian, amburadulnya data produksi dan konsumsi pangan serta harga pangan di pasar seringkali fluktuatif.

"Polemik importasi beras di internal pemerintahan antara Kemendag dan Bulog adalah bukan yang pertama kalinya. Sering konflik kebijakan antar kementerian dan menimbulkan kecurigaan negatif dari publik ada potensi moral hazzard atas importasi beras," ucap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mertua SBY, Ibu Ageng, Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun

Mertua SBY, Ibu Ageng, Meninggal Dunia di Usia 91 Tahun

Nasional
Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

Nasional
Batasi Pelaku Perjalanan Internasional, Pintu Masuk Udara Hanya Via Jakarta dan Manado

Batasi Pelaku Perjalanan Internasional, Pintu Masuk Udara Hanya Via Jakarta dan Manado

Nasional
Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Nasional
Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Luhut: Kasus Harian Covid-19 Turun 98 Persen dari Puncaknya

Luhut: Kasus Harian Covid-19 Turun 98 Persen dari Puncaknya

Nasional
Luhut Soroti Rendahnya Cakupan Vaksinasi Covid-19 terhadap Lansia

Luhut Soroti Rendahnya Cakupan Vaksinasi Covid-19 terhadap Lansia

Nasional
Anggota DPR Minta Penindakan Teroris Beriringan dengan Deradikalisasi

Anggota DPR Minta Penindakan Teroris Beriringan dengan Deradikalisasi

Nasional
Antipasi Masuknya Varian Mu dan Lambda, Pemerintah Batasi Pintu Masuk RI

Antipasi Masuknya Varian Mu dan Lambda, Pemerintah Batasi Pintu Masuk RI

Nasional
PPKM Diperpanjang, Perusahaan Sektor Non-esensial Bisa Terapkan WFO 25 Persen dari Kapasitas

PPKM Diperpanjang, Perusahaan Sektor Non-esensial Bisa Terapkan WFO 25 Persen dari Kapasitas

Nasional
Sedekah Wi-Fi untuk Para Pewaris Negeri

Sedekah Wi-Fi untuk Para Pewaris Negeri

Nasional
UPDATE 20 September: 45,2 Juta Orang Sudah Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 September: 45,2 Juta Orang Sudah Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Luhut: Kami Tak Akan Lakukan Perubahan Kebijakan Pandemi yang Drastis, Mohon Pengertiannya

Luhut: Kami Tak Akan Lakukan Perubahan Kebijakan Pandemi yang Drastis, Mohon Pengertiannya

Nasional
Luhut: Positivity Rate Covid-19 Indonesia Kini di Bawah 2 Persen

Luhut: Positivity Rate Covid-19 Indonesia Kini di Bawah 2 Persen

Nasional
Luhut: Liga 2 Bisa Digelar di Daerah PPKM Level 3 dan 2 di Jawa Bali

Luhut: Liga 2 Bisa Digelar di Daerah PPKM Level 3 dan 2 di Jawa Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.