Ribut Impor Beras, Komisi IV dan VI Akan Gelar Rapat Gabungan

Kompas.com - 20/09/2018, 14:34 WIB
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi dalam diskusi Perspektif Indonesia dengan topik: Mengobati Luka Pilkada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/4/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPolitisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi dalam diskusi Perspektif Indonesia dengan topik: Mengobati Luka Pilkada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/4/2017).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com -Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menuturkan bahwa pihaknya akan menggelar Rapat Komisi Gabungan dengan Komisi VI terkait polemik kebijakan impor beras antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso.

"Pimpinan Komisi IV DPR sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan Komisi VI DPR dan pimpinan DPR dalam rangka persiapan untuk melaksanakan Rapat Komisi gabungan Komisi IV dan Komisi VI DPR dalam beberapa pekan ke depan," ujar Viva melalui keterangan tertulisnya, Kamis (20/9/2018).

Baca juga: Moeldoko: Kita Memang Masih Perlu Impor Beras

Dalam rapat tersebut, kata Viva, Kemendag akan diminta melaporkan tentang kebutuhan konsumsi pangan.

Sementara Bulog diminta menjelaskan jumlah penyerapan gabah dan beras petani lokal.

Menurut Viva, pemerintah harus segera menghentikan polemik tersebut agar mendorong kemandirian dan kedaulatan pangan.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan pemerintah membentuk lembaga untuk menangani bidang pangan yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden.

"Pemerintah utang janji. Amanat pasal 126, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional, dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan. Lembaga ini langsung bertanggungjawab kepada presiden," ucapnya.

Viva menilai saat ini pemerintah belum dapat mengendalikan kebijakan pangan.

Baca juga: Soal Ribut Impor Beras, Jokowi Minta Menko Darmin Panggil Mendag dan Dirut Bulog

Akibatnya terjadi konflik antar kementerian, amburadulnya data produksi dan konsumsi pangan serta harga pangan di pasar seringkali fluktuatif.

"Polemik importasi beras di internal pemerintahan antara Kemendag dan Bulog adalah bukan yang pertama kalinya. Sering konflik kebijakan antar kementerian dan menimbulkan kecurigaan negatif dari publik ada potensi moral hazzard atas importasi beras," ucap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X