Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Kita Memang Masih Perlu Impor Beras

Kompas.com - 20/09/2018, 13:23 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana Kepresidenan membela Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal ribut-ribut impor beras.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, saat ini Indonesia memang harus impor beras karena stok yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Secara realita kita memang masih perlu impor (beras)," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Menurut Moeldoko, produksi beras dalam negeri tak bisa mencukupi kebutuhan disebabkan karena beberapa hal. Salah satunya adalah pengurangan lahan pertanian yang terus terjadi.

"Ada penyusutan lahan, sampai dengan, data terakhir kemarin 24 persen. Jadi Memang secara alami ada penyusutan (karena) pembangunan jalan tol, kawasan-kawasan industri yang dibuka, kawasan perumahan yang berkembang dengan cepat. Itu mengurangi tanah-tanah itu," kata Moeldoko.

Baca juga: Buwas: Indonesia Tak Perlu Impor Beras hingga Juni 2019

Moeldoko mengatakan, pemerintah melalui menteri pertanian sebenarnya sudah melakukan sejumlah upaya untuk menyiasati berkurangnya lahan pertanian ini. Misalnya, dengan membuka lahan di luar Jawa.

"Tapi sekali lagi, bahwa faktor cuaca, faktor hama, dan lain-lain, sangat memengaruhi produktifikas. Sehingga memang kita masih memerlukan impor," tegas Moeldoko.

Di sisi lain, lanjut Moeldoko, kebutuhan orang Indonesia akan konsumsi beras sangat tinggi, yakni mencapai 2,4 juta ton per bulan.

 

Baca juga: Menteri Darmin: Soal Beras Tidak Perlu Gaduh, kalau Tidak Impor Kita Repot

Jika stok beras dalam negeri kurang, maka dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan dan kenaikan harga.

"Jadi kalau oh ini sudah bahaya, mepet, harus ada upaya-upaya untuk impor. Itu, jadi kita tidak boleh mengatakan tidak impor, enggak. Harus dilihat secara realistis kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Ini mohon dipahami," kata Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ini.

Moeldoko mengatakan, dengan datangnya beras impor ditambah jumlah panen petani, gudang miliki Badan Urusan Logistik (Bulog) saat ini memang sudah penuh.

"Tetapi ingat bahwa gudang bulog itu fungsi utamanya adalah melakukan keseimbangan harga di pasar. Begitu harga di pasar tinggi Bulog harus segera menyebar beras itu. Jangan sampai nanti terlalu sepenuhnya dikendalikan pasar," kata dia.

"Jadi kalau Pak Buwas (Dirut Bulog Budi Waseso) mengatakan sekarang masih penuh, mungkin minggu depan, dua minggu lagi berkurang karena kebutuhan memenuhi pasar," kata dia.

Moeldoko menilai, ribut-ribut impor beras antara Buwas dan Enggar ini hanya masalah miskomunikasi.

Baca juga: Ribut Impor Beras, Jokowi Minta Menko Darmin Panggil Mendag dan Dirut Bulog

Menurut dia, Presiden Joko Widodo sudah meminta Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk memanggil keduanya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com