Alissa Wahid: PKB Jadikan Gus Dur sebagai Komoditas Politik

Kompas.com - 20/09/2018, 09:55 WIB
Alissa Wahid saat mengisi acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (19/9/2018). Youtube KOMPAS TVAlissa Wahid saat mengisi acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (19/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Putri pertama almarhum Abdurrahman Wahid, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid menuding Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) menjadikan sosok Gus Dur sebagai komoditas politik demi meraih simpati pemilih.

Hal itu diungkapkan Alissa dalam wawancara khusus di Kompas TV, Rabu (19/9/2018) malam.

"PKB yang tahun 2018 ini yakni PKB yang berseteru dengan Gus Dur, yang dulu mengkhianati Gus Dur. Jadi kalau sekarang menggunakan nama Gus Dur, bagi saya itu tidak lebih dari komoditas politik dan bagi kami sekeluarga itu lebih besar persoalannya," ujar Alissa.

"Gusdurian jelas, bagi kami, menjadi persoalan besar ketika Gus Dur itu digunakan sebagai komoditas politik dan itu yang dilakukan oleh PKB," lanjut dia.

Salah satu bentuknya, banyak politisi PKB yang mengklaim diri sebagai penerus perjuangan Gus Dur. Bahkan, hal itu dicantumkan di dalam alat peraga kampanye demi meraih simpati masyarakat.

Baca juga: Keluarga Gus Dur, Dukung Jokowi atau Prabowo? Ini Kata Alissa Wahid

Padahal, Alissa mengetahui betul bahwa politisi PKB yang dimaksud berseberangan dengan prinsip-prinsip yang dipegang Gus Dur.

"Lebih baik dari awal, (bilang) kami berseberangan dengan Gus Dur, ya itu saja. Konsisten di sana. Jangan sekarang ketika Gus Dur tidak ada, lalu tiba-tiba menjadi, oh kita adalah penerus Gus Dur. Oh tidak bisa begitu," ujar Alissa.

Ia tidak menyebut secara detail, siapa politisi PKB yang dimaksud.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo ABDURRAHMAN WAHID

Kompas TV Menurut Sandi putri presiden ke-4 Republik Indonesia ini menyambut positif tawarannya.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X