Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkeu Buka 597 Formasi untuk Perekrutan CPNS 2018

Kompas.com - 19/09/2018, 19:22 WIB
Retia Kartika Dewi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara telah membuka proses perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 mulai hari ini, Rabu (19/9/2018).

Berbagai informasi mengenai formasi dan persyaratan telah dicantumkan di situs sscn.bkn.go.id, meski pendaftaran baru akan dibuka pada 26 September 2018.

Adapun, saat ini pihak kementerian/lembaga/daerah satu persatu mulai membagikan informasi terkait formasi dan persyaratan untuk seleksi CPNS 2018.

Salah satu kementerian yang membuka lowongan CPNS adalah Kementerian Keuangan. Tahun ini, Kemenkeu membuka 597 formasi yang terbagi menjadi 15 posisi jabatan.

Menurut situs resmi Kemenkeu, www.kemenkeu.go.id,  formasi tersebut didistribusikan ke sembilan unit kerja, yakni:

1. Sekretariat enderal (SETJEN)
2. Direktorat jenderal Pajak (DJP)
3. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)
4. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN)
5. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
6. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
7. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)
8. Badan Kebijakan Fiskal (BKF)
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)

Adapun posisi jabatannya meliputi:

a. Analis Hukum
b. Analis Kerja Sama
c. Analis Keuangan
d. Analis Pendidikan
e. Analis Publikasi
f. Analis Sistem Informasi
g. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
h. Operator Komputer Grafis
i. Pengawas Perpustakaan
j. Pengelola Administrasi Pemerintahan
k. Pengelola Data
l. Pengelola Keuangan
m. Pengelola Laboratorium
n. Pengelola Teknologi Informasi
o. Teknisi Laboratorium

Dari total formasi Kemenkeu, terdapat 542 formasi untuk umum, 38 formasi untuk lulusan predikat cumlaude, 12 formasi untuk disabilitas, dan lima formasi untuk putra/putri Papua.

Selain itu, jurusan yang dibutuhkan Kemenkeu antara lain:

1. S1 dan S2 Psikologi
2. S1 Ilmu Hubungan Internasional/Hubungan Internasional
3. S1 Ilmu Komunikasi
4. S1 Akuntansi
5. S1 Bahasa Indonesia
6. S1 Ilmu Ekonomi/Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP)/Ekonomi Pembangunan/Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan/Ekonomi Studi Pembangunan
7. S1 Manajemen
8. S1 Matematika
9. S1 Statistika
10. S1 Teknik Perminyakan
11. S1 Teknil Sipil
12. S1 Teknologi Pendidikan
13. S1 Desain Komunikasi Visual
14. S1 Sistem Informasi/Teknologi Informasi/Sistem Informatika
15. S1 Teknik Informatika/Sistem dan Teknologi Informasi/Teknik Komputer
16. S1 Hukum/Ilmu Hukum
17. S1 Administrasi Negara
18. S1 Perpustakaan
19. D3 Grafika
20. D3 Ilmu Komunikasi
21. D3 Manajemen Perkantoran
22. D3 Perpustakaan
23. D3 Sekretaris
24. D3 Desain Komunikasi Visual
25. D3 Administrasi Perkantoran
26. D3 Akuntansi
27. D3 Ekonomi/Manajemen
28. D3 Fisika
29. D3 Kearsipan
30. D3 Penilaian
31. D3 Statistika
32. D3 Teknik Elektro
33. D3 Teknik Mineral/Teknik Pertambangan Logam/Teknik Pengecoran Logam
34. D3 Farmasi/Analis Farmasi
35. D3 Kimia/Analis Kimia/Analisis Kimia/Kimia Analis/Kimia Analisis
36. D3 Sistem Informasi/manajemen Informatika/Teknik Informatika/Ilmu Komputer
37. D3 Farmasi Industri
38. D3 Teknik Kimia/Kimia/Kimia Industri

Pendaftaran online dilaksanakan mulai 26 September-10 Oktober 2018 pada portal sscn.bkn.go.id.

Informasi selengkapnya dapat diakses melalui: rekrutmen.kemenkeu.go.id.

Kompas TV Aparat Polres Sragen, Jawa Tengah membongkar praktik penipuan calon PNS dengan total kerugian lebih dari 1 miliar rupiah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com