Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto akan Jual Aset untuk Lunasi Uang Pengganti

Kompas.com - 18/09/2018, 16:09 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, terpidana kasus korupsi proyek KTP elektronik Setya Novanto akan menjual aset berupa tanah dan bangunan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Hasil penjualan aset itu akan disetor ke rekening KPK untuk melunasi uang pengganti sebesar 7,3 juta dollar AS. Jika menggunakan kurs rupiah tahun 2010, totalnya sekitar Rp 66 miliar.

"Tanah dan bangunan di daerah Cipete, Jakarta Selatan akan dijual oleh keluarga SN (Setya Novanto) dan uang hasil penjualan akan disetor ke rekening KPK sebagai bagian dari cicilan pembayaran uang pengganti," kata Febri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/9/2018).

Baca juga: Nama Setya Novanto di Antara Dua Kasus Korupsi yang Sedang Ditangani KPK

Di sisi lain, jaksa eksekutor KPK juga diberikan kuasa oleh keluarga Novanto untuk menerima uang ganti rugi pembebasan lahan untuk pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang melewati tanah milik Novanto di Jatiwaringin, Bekasi.

"Total estimasi nilai tanah di Jatiwaringin dan tanah dan bangunan di Cipete adalah sekitar Rp 13 miliar," ujarnya.

Febri juga mengungkapkan, Novanto menyerahkan surat kuasa melalui istrinya, Deisti Astriani Tagor untuk pemindahbukuan salah satu rekening Novanto lainnya.

"Berikutnya akan kami lakukan pengecekan dan pemindahbukuan ke rekening KPK," kata dia.

"Deisti menyampaikan pada prinsipnya bersedia membayar seluruh uang pengganti secara bertahap," sambung Febri.

Baca juga: Bayar Uang Pengganti, Setya Novanto Serahkan Kuasa Rekening Bank Miliknya ke KPK

Sebagai informasi, KPK sejauh ini telah menerima pembayaran uang pengganti dari Novanto sebanyak tiga kali.

Pertama sebesar Rp 5 miliar saat masih menjalani proses persidangan. Lalu, 100 ribu Dollar Amerika Serikat pada bulan Juni lalu.

Terakhir, sebesar Rp 1,1 miliar melalui pemindahbukuan dari rekening di Bank Mandiri ke rekening KPK.

Kompas TV Di kamar sel Setnov, Ombudsman menemukan kloset duduk dan fasilitas yang tidak dimiliki napi lain.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com