Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Direvisi KPU, DPT Pemilu 2019 Berkurang 671 Ribu

Kompas.com - 16/09/2018, 15:35 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Pada DPT hasil perbaikan (DPTHP), jumlah pemilih mengalami perubahan menjadi 187.109.973.

Jumlah itu berkurang sebanyak 671.911. Pada DPT yang dirilis 5 September, pemilih berjumlah 187.781.884.

Adapun perubahan rincian pada DPTHP, jumlah pemilih di dalam negeri menjadi 185.084.629 dari asalnya 185.732.093. Sementara pemilih di luar negeri jumlahnya juga mengalami perubahan menjadi 2.025.344 pemilih dari 2.049.791.

"Pemilih laki-laki 92.481.776, pemilih perempuan 92.602.853, sehingga jumlah pemilih (di dalam negeri) 185.084.629," ujar Komisioner KPU Viryan Azis saat rapat pleno di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (16/9/2018).

DPT, kata Viryan, mengalami penurunan setelah dilakukan penyisiran ulang.

"Kita bisa sama-sama melihat pengurangan jumlah TPS, dan pengurangan total jumlah pemilih," tutur Viryan.

Baca juga: KPU Gelar Rapat Pleno Perbaikan DPT Pemilu 2019

Pencermatan ulang dilakukan setelah sejumlah pihak mengklaim menemukan data ganda pemilih pada DPT yang dirilis 5 September 2018.

Adanya data ganda pemilih disebut oleh koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandiaga dan Bawaslu.

Koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga mengklaim menemukan 8,1 juta pemilih ganda dari DPT yang sudah ditetapkan KPU. Sementara Bawaslu menyebut 2,9 juta identitas ganda ditemukan pada DPT yang sama.

Kompas TV Sampai saat ini KPU menyatakan dari 185 juta daftar pemilih tetap di dalam negeri ada 795.000 DPT ganda.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com