Setelah Capres-Cawapres Ditetapkan, #2019GantiPresiden Harus Didaftarkan ke KPU

Kompas.com - 13/09/2018, 12:14 WIB
Sejumlah warga tampak berjalan kaki dengan spanduk sembari memakai kaus dan kaus #2019GantiPresiden di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (29/4/2018). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSejumlah warga tampak berjalan kaki dengan spanduk sembari memakai kaus dan kaus #2019GantiPresiden di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (29/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Rahmat Bagja menyebut, pascapenetapan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) 20 September 2018 mendatang, gerakan #2019GantiPresiden harus didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, gerakan tersebut dinilai sebagai kampanye.

"Gerakan itu harus izin ke KPU. Itu dianggap kampanye," kata Bagja di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).

Bagja menyebut, saat ini gerakan #2019GantiPresiden belum bisa dibilang sebagai kampanye. Lantaran belum ada bakal capres cawapres yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019. Lagi pula, masa kampanye baru akan dimulai 23 September 2018.

Baca juga: Gerindra: Pemerintah Tak Perlu Kebakaran Jenggot Hadapi #2019GantiPresiden

Nantinya, gerakan #2019GantiPresiden pun harus jelas, merujuk ke pasangan calon tertentu.

"Di kampanye harus jelas menunjuk kepada siapa," ujar Bagja.

Dengan terdaftarnya gerakan #2019GantiPresiden ke KPU, jika dalam masa kampanye ditemukan pelanggaran, Bagja mengatakan, maka Bawaslu bisa menindak pelanggaran itu.

"Nanti Bawaslu menilai (adanya pelanggaran) dapat melakukan penindakan," terang dia.

Sebelumnya, Bawaslu menilai deklarasi #2019GantiPresiden bukan merupakan sebuah kampanye.

Baca juga: 2 Komisioner Bawaslu Dilaporkan ke DKPP soal Tanggapan #2019GantiPresiden

Pasalnya, berdasar Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, definisi kampanye itu sendiri adalah apabila peserta pemilu maupun pihak lainnya melakukan kegiatan yang disertai dengan visi, misi, serta citra diri. Sedangkan citra diri sendiri merupakan logo partai dan nomor urut calon.

Selain itu, hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum sampai ke tahap penetapan bakal pasangan calon. Sehingga, belum ada bakal pasangan calon yang dinyatakan ditetapkan sebagai peserta pemilu.

"Kalau melihat pasal 1 ayat 27 atau 25 (Undang-undang pemilu), peserta pemilu pemilihan presiden adalah pasangan calon yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh KPU. Apakah itu sudah ada? Belum," kata Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2018).

Kompas TV Tito menjelaskan lima poin yang dilarang dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X