2 Komisioner Bawaslu Dilaporkan ke DKPP soal Tanggapan #2019GantiPresiden

Kompas.com - 07/09/2018, 19:04 WIB
LBH Almisbat KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaLBH Almisbat

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) melaporkan dua Komisioner Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), Fritz Edward Siregar dan Rahmat Bagja, ke Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu ( DKPP).

Laporan tersebut atas tudingan pelanggaran kode etik lantaran Fritz dan Bagja menyebut tagar #2019GantiPresiden bukan merupakan kampanye hitam dan tidak melanggar aturan kampanye.

"Kami laporkan Komisioner Bawaslu terkait pernyataan dia bahwasanya hastag #2019GantiPresiden itu bukanlah kampanye hitam, yang kami laporkan terkait kode etik," kata Divisi Advokasi LBH Almisbat M. Ridwan di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2018).

Baca juga: Bawaslu: Kami Batalkan SK KPU, Bukan PKPU

Dalam laporannya, LBH Almisbat membawa bukti berupa video pernyataan Ismail Yusanto dan Mardani Ali Sera yang menyebut soal #2019GantiPresiden dan #2019GantiSistem. Selain itu, pernyataan Fritz dan Bagja mengenai tanggapan gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah media juga dibawa sebagai bukti.

Menurut LBH Almisbat, gerakan tersebut bisa diduga sebagai sebuah gerakan menuju makar dan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Sebab, tak hanya berteriak soal ganti presiden, gerakan #2019GantiPresiden bahkan mengajak masyarakat untuk mengganti sistem negara.

"Ada sebuah video yang kami lampirkan juga dilaporan ini, video Mardani Ali Sera dan Ismail Yusanto yang menyatakan #2019gantipresiden dan ganti sistem. Ini kan makar," ujar Ridwan.

Baca juga: Perludem: Deklarasi Ganti Presiden Muncul akibat Tak Ada Aturan Pemilu yang Jelas

Selain itu, gerakan tersebut juga kerap kali menyuarakan hujatan, hinaan, dan cemoohan terhadap salah satu bakal capres.

Tokoh-tokoh yang menggerakkan pun merupakan orang yang terlibat langsung dalam partai-partai politik pendukung salah satu bakal capres-cawapres, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

LBH Almisbat menduga, Bawaslu telah melanggar kode etik nomor 2 tahun 2017 peraturan DKPP.

"Ada sejumlah pasal yang diduga dilanggar Bawaslu, salah satunya ketentuan soal keberpihakan kepada kelompok tertentu," terang Ridwan.

Melalui laporan tersebut, LBH Almisbat meminta Fritz dan Bagja diberhentikan sebagai Komisioner Bawaslu.

"(Meminta Fritz dan Bagja) dipecat. Jadi DKPP menyatakan Fritz dan Rahmat Bagja ini melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu dan diberhentikan dari Bawaslu," tegas Ridwan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X