Kapolri Sebut Ancaman Keamanan Pileg Lebih Rawan dari Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan, ancaman keamanan pada pelaksanaan pemilihan legislatif (Pileg) lebih rawan dari pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) di Pemilu 2019 nanti.

Sebab, setiap calon anggota legislatif dan partai politik di daerah-daerah pemilihan (dapil) bersaing ketat memenangkan kontestasi politik di daerahnya. Situasi itu bisa memicu konflik yang keras antara peserta maupun masyarakat di daerah.

"Semua ini kan mau survive, ingin terpilih. Satu, bertarung di dapil masing-masing calon, bertarung dengan partai lain. Itu pertarungannya mungkin keras itu," kata Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Pemilu 2019 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Baca juga: Demokrat Akui Main Dua Kaki, tapi Satu di Pileg, Satu Lagi di Pilpres

Persaingan ketat ini, kata Tito, juga disebabkan adanya ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Jika tak memenuhi ambang batas itu, partai akan terancam bubar. Sehingga, kata Tito, parpol berupaya keras menembus syarat tersebut.

"Oleh karena itu pertarungan ini kita lihat (Pemilu) 2019 tidak fokus hanya presiden dan wakil presiden, justru yang lebih kencang nanti kalau saya duga di dapil dalam memperebutkan kursi legislatif dan mendorong partainya menang parlemen," papar Tito.

Kendati demikian, Polri dan TNI akan menyeimbangkan pengamanan untuk dua kontestasi politik tersebut.

Baca juga: Survei LSI: 6 Parpol Tak Lolos ke DPR, 5 Parpol Terancam

Saat ini, kata dia, Polri dan TNI sedang menyusun strategi operasi bersama guna memastikan pesta demokrasi di tahun 2019 nanti berjalan dengan lancar.

Ia juga berharap operasi bersama kedua lembaga ini bisa menjamin keamanan bagi masyarakat dalam menyuarakan hak pilihnya.

"Hal yang unik di Pemilu 2019 itu adalah pilpres dan pileg sekaligua serempak, oleh karena itu kita menyamakan persepsi di semua jajaran (Polri dan TNI)," ujarnya.