Gerindra Minta Klarifikasi Demokrat soal Dispensasi Dukungan ke Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 10/09/2018, 13:01 WIB
Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, Politisi Partai Demokrat Roy Suryo, Politisi PDI-P Puti Guntur Soekarno, dan Politisi Gerindra Nizar Zahro dalam rilis survei indikator politik, di Jakarta, Rabu (11/10/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINDirektur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, Politisi Partai Demokrat Roy Suryo, Politisi PDI-P Puti Guntur Soekarno, dan Politisi Gerindra Nizar Zahro dalam rilis survei indikator politik, di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro meminta Partai Demokrat mengklarifikasi soal dispensasi yang akan diberikan kepada sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) lantaran mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal, Demokrat bersama Gerindra, PKS, dan PAN telah mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

"Munculnya kabar di media bahwa Partai Demokrat memberikan kompensasi kepada DPD untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf perlu diklarifikasi kebenarannya. Kami juga tidak elok menanggapi kabar tersebut melalui media juga," kata Nizar melalui keterangan tertulis, Senin (10/9/2018).

Baca juga: Demokrat: Baru DPD Papua yang Dipertimbangkan Dapat Dispensasi Dukung Jokowi

Ia mengatakan, nantinya permasalahan ini juga akan dibahas dalam rapat internal partai pengusung.

Nizar berharap semua partai pengusung Prabowo-Sandiaga solid untuk memenangkan keduanya di Pilpres 2019.

"Gerindra berharap semua partai pengusung solid mendukung Prabowo-Sandi. Adapun munculnya dinamika-dinamika di lapangan lebih elok dibahas dalam forum internal partai pengusung. Kami telah menjadi satu keluarga, insya Allah akan mampu berbicara dari hati ke hati," lanjut dia.

Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 dengan berbagai pertimbangan.

Baca juga: Politisi-politisi Demokrat yang Dukung Jokowi-Maruf Amin

Menurut Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, hingga saat ini baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan serius mendapatkan dispensasi.

"Hanya Papua yang sedang serius kami pertimbangkan," ujar Ferdinand kepada Kompas.com, Minggu (9/9/2018) malam.

Selain Papua, kata dia, ada tiga DPD lainnya yang juga berkeinginan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Namun, untuk tiga DPD itu, Partai Demokrat belum sampai pada tahap pertimbangan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

Nasional
Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Nasional
UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

Nasional
Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Nasional
Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Nasional
Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Nasional
Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

Nasional
Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

Nasional
2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Nasional
Kejagung Mulai Penyidikan Kasus Asabri

Kejagung Mulai Penyidikan Kasus Asabri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X