Pengamat Nilai Kubu Prabowo-Sandiaga Harus Jatuhkan Sanksi untuk Demokrat

Kompas.com - 10/09/2018, 18:05 WIB
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, koalisi partai politik pendukung bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno perlu memberikan sanksi politik bagi Partai Demokrat

Itu karena Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan dispensasi bagi kadernya yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Salah satu bentuk sanksinya, yakni mendapatkan jatah kursi lebih sedikit dibandingkan anggota koalisi lain apabila menang dalam Pemilihan Presiden 2019.

"Kalau nanti Prabowo-Sandiaga menang Pilpres, jatah menteri untuk Demokrat dikurangi saja," ujar Hendri kepada Kompas.com, Senin (10/9/2018).

Baca juga: Sekjen PPP: Kubu Prabowo Sedang Menghibur Diri, Ditinggal Kader Partai Demokrat

Bahkan, jika perlu, koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga tak usah melibatkan Demokrat dalam kerja-kerja kampanye.

"Kalau memang nanti Partai Demokrat tetap main dua kaki seperti itu, ya sudah, enggak usah dihitung saja oleh koalisi. Anggap saja kehadiran Demokrat itu untuk memenuhi administratif. Lanjutkan saja dengan kekuatan yang ada bersama PKS dan PAN," ujar Hendri.

Sanksi politik semacam ini dinilai perlu. Pasalnya, kebijakan Demokrat memberikan dispensasi bagi kadernya yang 'menyeberang' mendukung Jokowi-Ma'ruf tidak memberikan pendidikan etika politik yang baik bagi masyarakat.

Apabila memang Partai Demokrat mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga, maka seharusnya ada sanksi bagi kadernya yang tidak mengikuti kebijakan itu.

Hendri juga berpendapat, masih ada waktu bagi Demokrat untuk membuktikan diri bahwa partainya mendukung penuh Prabowo-Sandiaga, meskipun kebijakan dispensasi bagi kader yang mendukung Jokowi tetap dilakukan.

"Apakah SBY mau memperjuangan Prabowo sebagai presiden ke kadernya? Kita tunggu saja. Termasuk apakah AHY nanti masuk ke dalam tim suksesnya? Kita juga tunggu saja," ujar Hendri.

Diberitakan, Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 dengan berbagai pertimbangan.

Baca juga: PPP Sambut Baik Dispensasi Demokrat terhadap DPD yang Dukung Jokowi

Menurut Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, hingga saat ini baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan serius mendapatkan dispensasi.

"Hanya Papua yang sedang serius kami pertimbangkan," ujar Ferdinand kepada Kompas.com, Minggu (9/9/2018) malam.

Selain Papua, kata dia, ada tiga DPD lainnya yang juga berkeinginan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Namun, untuk tiga DPD itu, Partai Demokrat belum sampai pada tahap pertimbangan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Nasional
'Nyalakan Harapan', Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

"Nyalakan Harapan", Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

Nasional
Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Nasional
Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Nasional
Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Nasional
Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Nasional
KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

Nasional
Muhadjir Soroti Sejumlah Pemda Setop Bansos Lewat APBD

Muhadjir Soroti Sejumlah Pemda Setop Bansos Lewat APBD

Nasional
Pertumbuhan Ekonomi Minus, Jokowi Sebut Sektor Pariwisata dan Penerbangan Paling Terdampak

Pertumbuhan Ekonomi Minus, Jokowi Sebut Sektor Pariwisata dan Penerbangan Paling Terdampak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X