Kompas.com - 10/09/2018, 18:05 WIB
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, koalisi partai politik pendukung bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno perlu memberikan sanksi politik bagi Partai Demokrat

Itu karena Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan dispensasi bagi kadernya yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Salah satu bentuk sanksinya, yakni mendapatkan jatah kursi lebih sedikit dibandingkan anggota koalisi lain apabila menang dalam Pemilihan Presiden 2019.

"Kalau nanti Prabowo-Sandiaga menang Pilpres, jatah menteri untuk Demokrat dikurangi saja," ujar Hendri kepada Kompas.com, Senin (10/9/2018).

Baca juga: Sekjen PPP: Kubu Prabowo Sedang Menghibur Diri, Ditinggal Kader Partai Demokrat

Bahkan, jika perlu, koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga tak usah melibatkan Demokrat dalam kerja-kerja kampanye.

"Kalau memang nanti Partai Demokrat tetap main dua kaki seperti itu, ya sudah, enggak usah dihitung saja oleh koalisi. Anggap saja kehadiran Demokrat itu untuk memenuhi administratif. Lanjutkan saja dengan kekuatan yang ada bersama PKS dan PAN," ujar Hendri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sanksi politik semacam ini dinilai perlu. Pasalnya, kebijakan Demokrat memberikan dispensasi bagi kadernya yang 'menyeberang' mendukung Jokowi-Ma'ruf tidak memberikan pendidikan etika politik yang baik bagi masyarakat.

Apabila memang Partai Demokrat mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga, maka seharusnya ada sanksi bagi kadernya yang tidak mengikuti kebijakan itu.

Hendri juga berpendapat, masih ada waktu bagi Demokrat untuk membuktikan diri bahwa partainya mendukung penuh Prabowo-Sandiaga, meskipun kebijakan dispensasi bagi kader yang mendukung Jokowi tetap dilakukan.

"Apakah SBY mau memperjuangan Prabowo sebagai presiden ke kadernya? Kita tunggu saja. Termasuk apakah AHY nanti masuk ke dalam tim suksesnya? Kita juga tunggu saja," ujar Hendri.

Diberitakan, Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 dengan berbagai pertimbangan.

Baca juga: PPP Sambut Baik Dispensasi Demokrat terhadap DPD yang Dukung Jokowi

Menurut Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, hingga saat ini baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan serius mendapatkan dispensasi.

"Hanya Papua yang sedang serius kami pertimbangkan," ujar Ferdinand kepada Kompas.com, Minggu (9/9/2018) malam.

Selain Papua, kata dia, ada tiga DPD lainnya yang juga berkeinginan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Namun, untuk tiga DPD itu, Partai Demokrat belum sampai pada tahap pertimbangan.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.