Pengamat Nilai Kubu Prabowo-Sandiaga Harus Jatuhkan Sanksi untuk Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, koalisi partai politik pendukung bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno perlu memberikan sanksi politik bagi Partai Demokrat. 

Itu karena Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan dispensasi bagi kadernya yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Salah satu bentuk sanksinya, yakni mendapatkan jatah kursi lebih sedikit dibandingkan anggota koalisi lain apabila menang dalam Pemilihan Presiden 2019.

"Kalau nanti Prabowo-Sandiaga menang Pilpres, jatah menteri untuk Demokrat dikurangi saja," ujar Hendri kepada Kompas.com, Senin (10/9/2018).

Baca juga: Sekjen PPP: Kubu Prabowo Sedang Menghibur Diri, Ditinggal Kader Partai Demokrat

Bahkan, jika perlu, koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga tak usah melibatkan Demokrat dalam kerja-kerja kampanye.

"Kalau memang nanti Partai Demokrat tetap main dua kaki seperti itu, ya sudah, enggak usah dihitung saja oleh koalisi. Anggap saja kehadiran Demokrat itu untuk memenuhi administratif. Lanjutkan saja dengan kekuatan yang ada bersama PKS dan PAN," ujar Hendri.

Sanksi politik semacam ini dinilai perlu. Pasalnya, kebijakan Demokrat memberikan dispensasi bagi kadernya yang 'menyeberang' mendukung Jokowi-Ma'ruf tidak memberikan pendidikan etika politik yang baik bagi masyarakat.

Apabila memang Partai Demokrat mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga, maka seharusnya ada sanksi bagi kadernya yang tidak mengikuti kebijakan itu.

Hendri juga berpendapat, masih ada waktu bagi Demokrat untuk membuktikan diri bahwa partainya mendukung penuh Prabowo-Sandiaga, meskipun kebijakan dispensasi bagi kader yang mendukung Jokowi tetap dilakukan.

"Apakah SBY mau memperjuangan Prabowo sebagai presiden ke kadernya? Kita tunggu saja. Termasuk apakah AHY nanti masuk ke dalam tim suksesnya? Kita juga tunggu saja," ujar Hendri.

Diberitakan, Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 dengan berbagai pertimbangan.

Baca juga: PPP Sambut Baik Dispensasi Demokrat terhadap DPD yang Dukung Jokowi

Menurut Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, hingga saat ini baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan serius mendapatkan dispensasi.

"Hanya Papua yang sedang serius kami pertimbangkan," ujar Ferdinand kepada Kompas.com, Minggu (9/9/2018) malam.

Selain Papua, kata dia, ada tiga DPD lainnya yang juga berkeinginan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Namun, untuk tiga DPD itu, Partai Demokrat belum sampai pada tahap pertimbangan.