Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Prabowo-Sandiaga Seharusnya Bicara Kebijakan Alternatif, Bukan Menyerang Kebijakan Jokowi

Kompas.com - 07/09/2018, 21:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons berbagai kritik mengenai ekonomi di pemerintahan Joko Widodo yang disampaikan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno selama ini.

Hasto merasa heran dengan kritik-kritik yang dilontarkan, khususnya oleh Prabowo dan Sandiaga sendiri.

Sebab, seolah-olah pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak berpihak kepada ekonomi rakyat dan mempersepsikan ekonomi Indonesia yang sedang dalam situasi gawat.

"Publik itu sebenarnya menunggu apa program Prabowo-Sandi. Mereka bukannya mengumumkan tim kampanye, tetapi tanpa data, justru menyerang Pak Jokowi," ujar Hasto melalui siaran pers, Jumat (7/9/2018).

"Mereka seharusnya berbicara kebijakan alternatif yang ditawarkan, bukan malahan menyerang kebijakan Jokowi-JK. Jangan tutupi kegagalan membentuk tim kampanye dengan persoalan ekonomi," lanjut dia.

Baca juga: Djoko Santoso: Struktur Tim Kampanye Prabowo-Sandiaga Belum Final

Menurut Hasto, apabila Prabowo-Sandiaga merasa kebijakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di bidang ekonomi tidak tepat, seharusnya sebagai warga negara yang baik, aspirasinya dapat disampaikan melalui saluran yang tepat.

Apalagi, lanjut Hasto, baru-baru ini masyarakat di Indonesia baru saja menyaksikan nilai-nilai perjuangan, sportivitas, dan keadilan melalui perhelatan Asian Games 2018. Seharusnya, Prabowo-Sandiaga meneladani nilai-nilai yang sama dengan para atlet.

Baca juga: SBY Tak Hadir dalam Pertemuan Ketua Umum Parpol Pengusung Prabowo-Sandiaga

"Sebagai warga negara yang punya semangat nasionalisme, seharusnya setiap putra-putri bangsa berbicara tentang gagasan terbaik untuk membawa nama harus bangsa, sebagaimana dilakukan para atlet Indonesia di Asian Games," ujar Hasto.

"Namun Prabowo-Sandiaga malah sebaliknya. Malah mengampanyekan ketakutan kepada rakyat seolah Indonesia bermasalah," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com