Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPD Sesalkan Pelemahan Rupiah Jadi Alat Politik untuk Serang Pemerintah

Kompas.com - 06/09/2018, 16:28 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta meminta semua pihak tak terus-menerus menggoreng isu kenaikan dollar Amerika Serikat (AS) dan memojokkan pemerintah.

Menurut dia, kenaikan dollar AS merupakan siklus perekonomian dunia, bukan karena persoalan ekonomi dalam negeri.

Oesman mengatakan, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan sejumlah politisi terkait kenaikan dollar AS dan turunnya nilai rupiah karena ingin menjatuhkan kredibilitas pemerintah.

Tujuannya, agar rakyat tak lagi percaya terhadap pemerintah yang dinilainya telah bekerja keras menjaga rupiah.

Baca juga: Pelemahan Rupiah Tak Separah 1998, Ini Sebabnya

“Pandangan negatif yang dialamatkan kepada pemerintah cenderung politis. Ada sasaran politik, supaya rakyat terpengaruh. Namun, saya yakin, rakyat tidak terpengaruh dengan ocehan yang tidak realistis,” ujar Oesman melalui keterangan tertulisnya, Kamis (6/9/2018).

Dia mengatakan, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS karena krisis perekonomian global.

Menurut dia, sisi fundamental ekonomi dalam negeri masih sangat kuat. Oesman Sapta meminta masyarakat mengkhawatirkan melemahnya nilai tukar rupiah.

Dia yakin, masalah itu bakal segera teratasi dengan baik.

“Apa yang terjadi saat ini, bukan masalah perekonomian dalam negeri. Ini siklus ekonomi dunia. Dan kita sudah memiliki sistem yang kuat untuk melewatinya,” kata dia.

Baca juga: Anies: Jangan Khawatir, Program DP 0 Rupiah Jalan Terus

Ia mengatakan, melemahnya nilai tukar tak hanya dialami Indonesia. Bahkan, nilai tukar Turki anjlok 80 persen, Argentina 56 persen, dan Inggris 5 persen.

“Yang hebat adalah Jepang, minus dua persen. Sama dengan Meksiko. Dulu Meksiko paling jelek, sekarang bisa (bangkit). Artinya, ini disebabkan siklus ekonomi dunia,” ujar Oesman Sapta, yang biasa OSO.

OSO juga menyesalkan sikap orang-orang yang tidak memahami persoalan ekonomi tapi banyak bicara soal melemahnya nilai tukar.

“Sistem ini mau dirusak oleh pihak-pihak yang melawan pemerintah. Saya menyesalkan, pelemahan nilai tukar dijadikan ‘alat politik’ untuk memengaruhi, mengajak rakyat untuk menyalahkan pemerintah. Kalau mereka mau jujur, apa yang dilakukan pemerintah kan sudah benar,” kata senator asal Kalimantan Barat ini. 

Ia meyakini, perekonomian Indonesia akan semakin kuat setelah melewati siklus ini. 

Kompas TV Terperosoknya nilai tukar rupiah, tentu saja berdampak pada banyak sektor, salah satunya dalam sektorusaha, dan perbankan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com