Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Butuh Lapas Baru untuk Tahanan Kasus Terorisme

Kompas.com - 04/09/2018, 09:43 WIB
Reza Jurnaliston,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menyebutkan, Polri telah mengamankan sebanyak 350 tahanan kasus terorisme sejak terjadinya kerusuhan di Rutan Cabang Salemba, Markas Komando Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, pada Mei lalu.

Dengan banyaknya jumlah tahanan kasus terorisme, Polri membutuhkan lembaga pemasyarakatan khusus untuk menampung para tahanan tersebut.

Menurut Setyo, pemerintah tengah mempersiapkan pembangunan lapas khusus karena saat ini tak ada lapas yang layak untuk menampung tahanan kasus terorisme.

“Kita berharap secepatnya, info dari Wakapolri sistemnya kontainer. Cepat itu kalau membangun itu untuk 400 orang, kira-kira 2-3 bulan. Sistem kontainer itu akan dibangun di Cikeas. Seperti yang ada di Spanyol,” kata Setyo, di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2018) malam.

Baca juga: Menko Puan Minta Kasus Terorisme seperti di Unri Tak Boleh Terulang

Saat ini, kata Setyo, tahanan-tahanan tersebut masih dititipkan di masing-masing Rumah Tahanan Polres.

“Ya sampai sekarang kan masih dititipkan di polres-polres kan rawan juga. Kalau dia (menyebarkan) pemahaman radikal ke yang lain akan berkembang lagi malah bahaya. Kan kita inginnya deradikalisasi,” ujar Setyo.

Setyo mengatakan, penitipan tahanan kasus terorisme rawan terjadi penyebaran paham radikal ke sesama penghuni tahanan.

Pencegahan yang dilakukan saat ini adalah pemisahan antara tahanan kasus terorisme dan kasus lainnya.

Saat ini, tahanan kasus terorisme yang tengah menjalani hukuman untuk sementara ditempatkan di beberapa lembaga pemasyarakatan yang kapasitasnya masih memungkinkan.

“Kalau sudah jalani hukuman kan bukan di Polres. Kalau ini kan dibawa ke LP yang kosong mana ya diletakkan di sana. Nanti akan dikoordinasikan dengan Menkumham,” kata Setyo.

KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMO UU Antiterorisme

Kompas TV Setelah tewas dalam tahanan, penguburan jenazah napi sempat mendapat penolakan dari warga setempat.


 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com