BIN Siap jika Dipanggil DPR Terkait Pengadangan Aktivis #2019GantiPresiden

Kompas.com - 30/08/2018, 00:19 WIB
Juru Bicara Kepala BIN Wawan Hari Purwanto Saat Konferensi Pers di daerah bilangan Jakarta Selatan, Pancoran, Senin (27/8/2018)Reza Jurnaliston Juru Bicara Kepala BIN Wawan Hari Purwanto Saat Konferensi Pers di daerah bilangan Jakarta Selatan, Pancoran, Senin (27/8/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Badan Intelijen Negara ( BIN) Wawan Hari Purwanto menyatakan, BIN siap bila dipanggil Komisi I dan Komisi III DPR terkait pembubaran aktivitas gerakan #2019GantiPresiden. 

DPR rencananya memanggil BIN untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan oknum kepolisian dan BIN dalam persekusi dan pengadangan terhadap aktivis gerakan #2019GantiPresiden.

“Ya enggak masalah wakil rakyat kan harus tahu apa yang terjadi. Tujuan nya sama lah bagaimana menemukan solusi ke depan lebih baik, supaya tidak menjadi persoalan yang membesar dan meruncing,” tutur Wawan kepada Kompas.com, Rabu (291/8/2018) malam.

Yang pasti, kata Wawan, pembubaran aksi massa gerakan #2019GantiPresiden dan larangan inisiator gerakan, Neno Warisman hadir dalam acara Tour Musik bertajuk "#2019GantiPresiden" di Pekanbaru adalah untuk mencegah situasi yang tak kondusif.

“Kemarin kalau misalnya ditimpukin mobil ya mobil lah yang bermasalah. Kalau itu misalnya yang dilempari orang kena kepala kan masalah. Nanti yang disalahkan intelijen juga,”tutur Wawan.

BIN, jelas Wawan, harus berada di garda terdepan dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat Indonesia.

“Ini memang kalau kita melakukan pembiaran jatuh korban juga disalahkan. Juga kita lakukan pengamanan kemudian terjadi upaya-upaya seperti kemarin (pembubaran deklarasi #2019GantiPresiden) disalahkan juga,” kata Wawan.

Baca juga: DPR Akan Panggil Kapolri dan Kepala BIN soal Pengadangan Aktivis #2019GantiPresiden

Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan oknum kepolisian dan BIN dalam persekusi dan pengadangan terhadap aktivis gerakan #2019GantiPresiden.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pemanggilan akan dilakukan oleh Komisi I dan Komisi III DPR yang merupakan mitra dari BIN dan Kepolisian.

"DPR tentu saja melalui Komisi I dan Komisi III akan menjalankan fungsi pengawasannya," kata Fadli usai bertemu aktivis gerakan #2019GantiPresiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018).



Terkini Lainnya

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional

Close Ads X