DPR Akan Panggil Kapolri dan Kepala BIN soal Pengadangan Aktivis #2019GantiPresiden

Kompas.com - 28/08/2018, 19:16 WIB
Aktivis gerakan #2019GantiPresiden Neno Warisman dan Ahmad Dhani, menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah, Selasa (28/8/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinAktivis gerakan #2019GantiPresiden Neno Warisman dan Ahmad Dhani, menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah, Selasa (28/8/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan oknum kepolisian dan BIN dalam persekusi dan pengadangan terhadap aktivis gerakan #2019GantiPresiden.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pemanggilan akan dilakukan oleh Komisi I dan Komisi III DPR yang merupakan mitra dari BIN dan Kepolisian.

"DPR tentu saja melalui Komisi I dan Komisi III akan menjalankan fungsi pengawasannya," kata Fadli usai bertemu aktivis gerakan #2019GantiPresiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Dalam pertemuan itu, Fadli ditemani oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais dan Asril Tanjung, serta Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafii dan Nasir Djamil.

Baca juga: Tegaskan Netralitas, BIN Sebut Pemulangan Neno Warisman dari Pekanbaru Jalan Terbaik

Sementara itu, dari aktivis gerakan #2019GantiPresiden, hadir belasan orang. Mereka yang hadir di antaranya Neno Warisman, Ahmad Dhani, Mahendradatta, Eggi Sudjana, hingga Johnny Sang Alang.

Para aktivis #2019GantiPresiden menceritakan kembali kronologi saat mereka mendapatkan persekusi dan pengadangan serta menyerahkan bukti berupa foto dan video di dalam flashdisk.

Mereka menduga ada keterlibatan oknum aparat baik BIN dan kepolisian untuk menghalangi deklarasi #2019GantiPresiden ini.

"Ini tentu sangat mengganggu dan sangat membuat keresahan di kalangan masyarakat bahwa aparat keamanan tak melakukan tugas sebagaimana mestinya. Bahkan dianggap oknum-oknum aparat keamanan yang melakukan persekusi dan menghalang-halangi warga negara yang mau menyatakam pendapat," kata Fadli.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi

Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Nasional
Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Nasional
Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Nasional
Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Nasional
Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Nasional
Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Nasional
Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Nasional
Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Nasional
Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Nasional
Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Nasional
Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Nasional
Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu 'Stunting'

Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu "Stunting"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X