Deklarasi #2019GantiPresiden Dilarang Polisi, Luhut Tepis Pemerintah Anti Kritik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian publik menyorot tajam sikap Kepolisian yang melarang deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di beberapa daerah karena alasan keamanan. Pemerintah pun dinilai anti kritik.

Namun, Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menepis tudingan kalau pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah pemerintahan yang anti kritik.

"Ah enggak juga, selama ini kan kami (pemerintah) apa kurang dikritiknya?" ujar Luhur di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (27/8/2018).

"Selama ini (kami) dikritik segala macam, yang enggak benar juga kami telan saja," sambung dia.

Mantan Komandan Satgas Tempur Khusus Pasukan Pemburu Kopassus (Detasemen-86) menyebutkan, belum lama ini pemerintah dikritik tajam karena tak menetapkan bencana gempa Lombok sebagai bencana nasional.

Baca juga: Fakta Penolakan #2019GantiPresiden, Ini Kisah Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, dan Neno Warisman

Lagipula, kata Luhut, pelarangan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden oleh Kepolisian sudah tepat. Luhut menilai gerakan tersebut bermuatan provokatif yang bisa menimbulkan gesekan di masyarakat.

Ia juga membantah kalau tindakan Kepolisian melarang deklarasi gerakan #2019GantiPresiden merupakan permintaan dari pemerintah.

"Enggak ada lah (permintaan). Apa urusannya pemerintah?," kata dia.

Seperti diketahui, sejumlah tokoh penggerak aksi #2019GantiPresiden di tolak di sejumlah daerah di Indonesia. Beberapa aksi bahkan nyaris berujung dengan kericuhan.

Sebut saja Neno Warisman yang dihadang massa ketika tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II. Selain itu juga penolakan terjadi kepada Politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani di Surabaya.