Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PGI Sampaikan Keprihatinan ke Jokowi, dari HAM hingga Kasus Meiliana

Kompas.com - 24/08/2018, 20:18 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Jumat (24/8/2018) sore, bersilaturahim ke Kantor Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat. Presiden disambut Ketua Umum PGI Pdt Henriette Tabita Lebang, Sekretaris Umum PGI Pdt Gomar Gultom beserta 25o orang pembina gereja Kristen Protestan se-Indonesia.

Dalam sambutannya di hadapan Presiden, Henriette mengungkapkan sejumlah kegelisahan yang menjadi sorotan PGI. Pertama, yakni masih adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Gereja-gereja prihatin dengan berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat belakangan ini. Masih ada masalah pelanggaran HAM yang belum terselesaikan di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Papua," ujar Henriette.

Baca juga: Presiden Jokowi: Saya Tak Bisa Intervensi Vonis Meiliana

PGI meminta pemerintah memberikan perhatian khusus soal itu, yakni dengan memberlakukan hukum yang adil bagi siapapun yang terlibat tanpa tebang pilih.

Kedua, PGI juga menyoroti masih maraknya perdagangan manusia, hingga eksploitasi perempuan dan anak.

"Kadang-kadang dengan dalih agama," lanjut dia.

Ketiga, yakni soal radikalisme dan politisasi agama. Menurut PGI, pergerakan kelompok tersebut sangat berpotensi memecah belah bangsa. PGI pun berharap pemerintah mendorong organisasi keagamaan yang ada di Indonesia untuk semakin mempererat persatuan bangsa, bukan justru sebaliknya.

Baca juga: 5 Fakta Kasus Meiliana, Menangis di Sidang hingga Fatwa MUI

"Kami harap fatwa agama, menciptakan kesejukan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini dan justru tidak menimbulkan keresahan, bahkan menegasikan kelompok-kelompok yang dimarginalkan," ujar Henriette.

"Misalnya apa yang kami hadapi menyangkut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang PNPS (Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama) yang sering dipakai mengkriminalisasi kelompok marginal, seperti kasus terkini yang dialami Meiliana," lanjut dia.

Henriette menambahkan, terwujudnya sila ke-5 Pancasila, "keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia" adalah impian rakyat Indonesia. PGI terus mendukung pemerintah mewujudkan hal tersebut.

Turut hadir mendampingi silaturahim Presiden ke PGI, yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.


Kompas TV Presiden mengaku tidak bisa mengintervensi hukum yang sedang berjalan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com