Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Markas Rusak karena Gempa, Polisi di Lombok Akan Berkantor di Tenda

Kompas.com - 24/08/2018, 06:22 WIB
Yoga Sukmana,
Krisiandi

Tim Redaksi

MATARAM, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkapan, sejumlah kantor polres dan polsek ikut mengalami kerusakan akibat gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Bahkan menurut Kapolri, sejumlah markas polres dan polsek tersebut sudah tidak layak untuk digunakan sebagai tempat bekerja.

"Polres Lombok Utara sudah tak layak lagi, itu berbahaya kalau dipakai," ujar Kapolri di Mapolda NTB, Mataram, Kamis (24/8/2018).

Baca juga: Kapolri Minta Satgas Kejar Bola Mendata Relawan Gempa Lombok

"Ada juga polsek yang tidak layak, Polres Lombok Timur dan Sumbawa yang juga harus kami persiapan untuk antisipasi hal-hal terburuk," sambung dia.

Agar layanan kepada masyarakat bisa berjalan, Kapolri mengatakan pihaknya akan segera membangun tenda besar dengan kapasitas 100 orang.

Tenda tersebut bersifat sementara sembari menunggu pembangungan gedung baru polres dan polsek yang rusak akibat terdampak gempa.

"Kami akan upayakan untuk dibangun entah nanti biayanya dari APBN atau dari sumber-sumber lain. APBD atau hibah pihak lain. Saat ini yang paling aman ya tenda, tenda roder jadi saya sudah perintahkan agar secepat mungkin dibangun," kaya dia.

Seperti diketahui, Lombok diguncang gempa bumi berkekuatan 7 magnitudo pada 29 Juli 2018 lalu. Gempa tersebut mengakibatkan ribuan bangunan rusak dan ratusan orang meninggal dunia karena tertimpa bangunan.

Baca juga: Kemenkeu Kebut Pencairan Dana Perbaikan Rumah di Lombok

Pada Minggu 19 Agustus 2018, gempa besar kembali mengguncang Lombok. Kali ini kekuatannya yakni magnitudo 6,9.

Hingga Selasa (21/8/2018), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendata total korban meninggal dunia menjadi 515 jiwa sejak gempa pada 29 Juli 2018 lalu.

Kompas TV Menurut Sri Mulyani, pemerintah menyiapkan dana Rp 4 Triliun untuk membantu korban gempa Lombok.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com