JK Pastikan Tidak Jadi Juru Kampanye Jokowi-Ma'ruf - Kompas.com

JK Pastikan Tidak Jadi Juru Kampanye Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 23/08/2018, 21:21 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (5/6/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla merasa tak masalah ia masuk dalam jajaran anggota dewan pengarah tim kampanye nasional bakal capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Meski demikian, Kalla memastikan bahwa ia tidak akan menjadi juru kampanye pasangan tersebut sehingga kinerja sebagai wapres tak terganggu.

"Jadi dewan pengarah saja boleh-boleh saja. Kalau jurkam atau pengurus kemana-mana itu tidak boleh," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Baca juga: JK dan Sri Mulyani Jadi Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Jokowi-Maruf

Kalla sebelumnya sudah menolak saat diminta menjadi ketua tim kampanye nasional. Namun ia tak menolak saat diminta menjadi dewan pengarah.

Nama Kalla sudah masuk kedalam susunan timses Jokowi-Ma'ruf yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Kalla mengatakan, sebagai anggota dewan pengarah, ia hanya bertugas memberikan arahan kepada tim.

Baca juga: JK Tolak Jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Maruf, Ini Kata Sekjen PDI-P

Ia memperkirakan, rapat dewan pengarah hanya akan berlangsung sekali dalam satu bulan.

"Pengarah tentu memberikan arahan sehari sebulan. Kerja itu hanya rapat saja. Tidak operasional," kata dia.

Kalla pun meminta, para menteri dan pejabat yang masuk dalam susunan kepengurusan Jokowi-Ma'ruf bisa melakukan metode serupa.

Baca juga: Tolak Jadi Ketua Timses Jokowi-Maruf, JK Fokus Urus Pemerintahan

Menurut dia, para menteri boleh saja masuk kedalam kepengurusan, namun tidak ikut menjadi juru kampanye yang akan menyita waktu.


Para menteri yang masuk ke dalam timses Jokowi yakni Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Kabinet Pramono Anung hingga Juru Bicara Presiden Johan Budi.

"Ya kalau jadi jurkam pasti tidak boleh," kata dia.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar
Close Ads X