JK Pastikan Tidak Jadi Juru Kampanye Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 23/08/2018, 21:21 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (5/6/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla merasa tak masalah ia masuk dalam jajaran anggota dewan pengarah tim kampanye nasional bakal capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Meski demikian, Kalla memastikan bahwa ia tidak akan menjadi juru kampanye pasangan tersebut sehingga kinerja sebagai wapres tak terganggu.

"Jadi dewan pengarah saja boleh-boleh saja. Kalau jurkam atau pengurus kemana-mana itu tidak boleh," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Baca juga: JK dan Sri Mulyani Jadi Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Jokowi-Maruf


Kalla sebelumnya sudah menolak saat diminta menjadi ketua tim kampanye nasional. Namun ia tak menolak saat diminta menjadi dewan pengarah.

Nama Kalla sudah masuk kedalam susunan timses Jokowi-Ma'ruf yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Kalla mengatakan, sebagai anggota dewan pengarah, ia hanya bertugas memberikan arahan kepada tim.

Baca juga: JK Tolak Jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Maruf, Ini Kata Sekjen PDI-P

Ia memperkirakan, rapat dewan pengarah hanya akan berlangsung sekali dalam satu bulan.

"Pengarah tentu memberikan arahan sehari sebulan. Kerja itu hanya rapat saja. Tidak operasional," kata dia.

Kalla pun meminta, para menteri dan pejabat yang masuk dalam susunan kepengurusan Jokowi-Ma'ruf bisa melakukan metode serupa.

Baca juga: Tolak Jadi Ketua Timses Jokowi-Maruf, JK Fokus Urus Pemerintahan

Menurut dia, para menteri boleh saja masuk kedalam kepengurusan, namun tidak ikut menjadi juru kampanye yang akan menyita waktu.

Para menteri yang masuk ke dalam timses Jokowi yakni Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Kabinet Pramono Anung hingga Juru Bicara Presiden Johan Budi.

"Ya kalau jadi jurkam pasti tidak boleh," kata dia.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X