JK Tolak Jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Ini Kata Sekjen PDI-P

Kompas.com - 15/08/2018, 06:07 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersiap menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan tertutup di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/8). Kedatangaan presiden tersebut untuk memberitahukan rencana pendaftaran capres dan cawapres pada Jumat (10/8) esok di KPU. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj/18. WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersiap menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan tertutup di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/8). Kedatangaan presiden tersebut untuk memberitahukan rencana pendaftaran capres dan cawapres pada Jumat (10/8) esok di KPU. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj/18.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, Wakil Presiden Jusuf Kalla tak sepenuhnya menolak posisi di tim pemenangan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi penolakan Kalla sebagai ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf.

"Iya, istilahnya bapak Jusuf Kalla bukan menolak. Pak JK ini di tahun politik beliau masuk dalam dewan pengarah dan memberikan arahan," kata Hasto saat ditemui di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Ia memastikan koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf akan menempatkan Kalla di posisi penting dalam tim pemenangan. Menurut Hasto, salah satu proyeksinya sebagai ketua dewan penasihat.

Baca juga: Jusuf Kalla Tak Akan Jabat Ketua Timses Jokowi-Ma'ruf, Ini Alasannya

Saat ditanya apakah peran Kalla sebagai wakil presiden tidak terganggu saat menjabat ketua dewan penasihat tim pemenangan, Hasto menjawab, tentunya Kalla akan mengutamakan jabatannya sebagai wapres.

"Tentu saja bagi Pak Jokowi dan Pak JK dan seluruh ketum partai, apa pun tanggung jawab terhadap pemerintah bangsa dan negara jauh lebih besar daripada hanya urusan pilpres," ucap Hasto.

"Mereka yang merangkap jabatan pun dedikasi utama tetap tanggung jawab untuk pemerintah, bangsa, dan negara," kata dia.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengungkapan, Jusuf Kalla menolak  menjadi Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

"Pak Jokowi itu mintanya (agar JK jadi) ketua tim sukses, tapi setelah berbicara dengan Bu Mega dan lain-lain, Pak JK memberitahukan bahwa secara teknis susah, pemerintah siapa yang jalankan?" ujar Sofjan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

JK, kata Sofjan, menilai bila seorang wapres ikut masuk di tim pemenangan kampanye 2019, maka sama saja dua pimpinan negara, presiden dan wakil presiden, ikut turun langsung di pilpres.

Pemerintahan harus tetap berjalan dan perlu ada yang mengendalikan secara langsung.

Oleh karena itu, kata dia, Kalla memilih ingin fokus sebagai wapres dan menolak tawaran jadi ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin

"Jadi Pak JK ingin konsentrasi ke pemerintahan dulu, ya terutama pelaksanakan rencana dari semua rencana Pak Jokowi itu dan Pak JK ini. Mengenai ekonomi terutama," kata Sofjan.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X