Wakil Ketua MPR Kritik Pemerintah yang Enggan Tetapkan Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional - Kompas.com

Wakil Ketua MPR Kritik Pemerintah yang Enggan Tetapkan Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional

Kompas.com - 20/08/2018, 23:35 WIB
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/8/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengkritik alasan pemerintah yang hingga saat ini belum menetapkan gempa bumi di Lombok sebagai bencana nasional.

Hidayat menilai tak pantas jika pemerintah menganggap penetapan bencana nasional akan mengganggu sektor pariwisata di Lombok.

"Sangat tidak pantas dong, masa hanya untuk kepentingan pariwisata kemudian ribuan korban terluka, ratusan korban yang meninggal kemudian puluhan ribu rumah yang rusak," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Baca juga: Aneh, Pak Jokowi Belum Tetapkan Gempa di Lombok sebagai Bencana Nasional

"Kondisi psikologis jutaan masyarakat bisa terganggu kemudian hanya dikorbankan untuk kepentingan pariwisata yang dalam tanda kutip itu kepentingan asing malah," tambahnya.

Hidayat memandang bahwa penetapan bencana nasional tidak akan mempengaruhi sektor pariwisata di Lombok.

Menurut dia, dunia internasional akan semakin mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengatasi situasi pasca-gempa dengan adanya penetapan bencana nasional.

"Mereka melihat Indonesia betul-betul aman, damai, hidup rukun sehingga terjadilah sebuah empati yang begitu luar biasa. Mungkin mereka malah semakin jatuh cinta dengan Indonesia, sekaligus membawa bantuan untuk warga terdampak gempa di Lombok," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Baca juga: BNPB: Masih Banyak yang Salah Kaprah Terkait Status Bencana Nasional

Hidayat pun berharap pemerintah segera menetapkan gempa di Lombok sebagai bencana nasional mengingat masyarakat yang mengungsi mengalami trauma dan kondisi psikologis yang harus ditangani secara cermat oleh pemerintah.

"Lebih cepat lebih baguslah. Kita juga enggak tahu jangan-jangan nanti malam ada gempa lagi. Warga di sana mengatakan, jangankan 6,9, skala 4 saja mereka sudah sangat ketakutan, traumanya sudah sangat luar biasa," kata Hidayat.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan alasan kenapa Presiden Joko Widodo hingga kini belum menetapkan gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat sebagai bencana nasional.

Baca juga: Pemerintah Tidak Akan Tetapkan Bencana Nasional di NTB, Ini Alasannya...

Menurut dia, Presiden Jokowi khawatir pariwisata di Lombok dan sekitarnya akan terganggu jika status naik ke bencana nasional.

"Kalau pakai terminologi bencana nasional nanti travel warning, kan jadi repot," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Menurut dia, pemerintah sudah memiliki pengalaman sebelumnya mengenai penetapan bencana nasional ini.

Baca juga: DPRD NTB Surati Jokowi, Minta Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional

"Pengalaman kita waktu di Bali begitu kita bilang bencana nasional, langsung, lari," kata Luhut yang tangannya bergerak menunjukkan tren penurunan.

Meski tak menetapkan gempa Lombok sebagai bencana nasional, namun Luhut memastikan bahwa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah sudah maksimal.

Bahkan, Presiden Jokowi akan segera menerbitkan instruksi presiden (presiden) yang akan membuat penanganan gempa Lombok ini berjalan lebih terpadu.

"Supaya semua lebih terpadu penanganannya, kemudian standar-standar, presiden memberikan standar-standar," kata dia.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

5 Fakta Kebakaran Mobil di Bandara Juanda, Diduga Korsleting Charger HP hingga Pengakuan Pemilik

5 Fakta Kebakaran Mobil di Bandara Juanda, Diduga Korsleting Charger HP hingga Pengakuan Pemilik

Regional
Puting Beliung Rusak Ratusan Rumah di Bandung Barat, Ini Penjelasan BMKG

Puting Beliung Rusak Ratusan Rumah di Bandung Barat, Ini Penjelasan BMKG

Regional
Pelaku Pembunuhan Dufi Bawa Ponsel dan Kartu ATM Korban

Pelaku Pembunuhan Dufi Bawa Ponsel dan Kartu ATM Korban

Megapolitan
Pelaku Pembunuhan Dufi Ditangkap di Bantargebang

Pelaku Pembunuhan Dufi Ditangkap di Bantargebang

Megapolitan
Surya Paloh Nilai Pileg dan Pilpres Sama-sama Penting

Surya Paloh Nilai Pileg dan Pilpres Sama-sama Penting

Nasional
Setelah Membunuh CLP, Dua Pelaku Berupaya Melarikan Diri ke Jambi

Setelah Membunuh CLP, Dua Pelaku Berupaya Melarikan Diri ke Jambi

Megapolitan
Surya Paloh: Tidak Salah Target Masuk 3 Besar di Pemilu 2019

Surya Paloh: Tidak Salah Target Masuk 3 Besar di Pemilu 2019

Nasional
Perludem: Penyandang Disabilitas Mental Harus Diberi Hak Pilih dalam Pemilu

Perludem: Penyandang Disabilitas Mental Harus Diberi Hak Pilih dalam Pemilu

Nasional
BIN: 7 Perguruan Tinggi Negeri Terpapar Paham Radikal

BIN: 7 Perguruan Tinggi Negeri Terpapar Paham Radikal

Nasional
BIN Bantah Suap Ormas Demi Bungkam Kritik terhadap Pemerintah

BIN Bantah Suap Ormas Demi Bungkam Kritik terhadap Pemerintah

Nasional
186 Rumah Rusak Diterjang Puting Beliung di Bandung Barat

186 Rumah Rusak Diterjang Puting Beliung di Bandung Barat

Regional
Terdapat Bekas Luka Pukulan di Kepala Perempuan yang Tewas di Indekos Mampang

Terdapat Bekas Luka Pukulan di Kepala Perempuan yang Tewas di Indekos Mampang

Megapolitan
Dua Terduga Pelaku Bertamu ke Indekos CLP Sebelum Ditemukan Tewas di Mampang

Dua Terduga Pelaku Bertamu ke Indekos CLP Sebelum Ditemukan Tewas di Mampang

Megapolitan
Terkait Kelompok Radikal, Kasus Penyerangan Pos Lantas Lamongan Dilimpahkan ke Densus 88

Terkait Kelompok Radikal, Kasus Penyerangan Pos Lantas Lamongan Dilimpahkan ke Densus 88

Regional
5 Fakta Buaya Terkam Bocah di Riau, Diserang di Depan Rumah hingga Peringatan BBKSDA

5 Fakta Buaya Terkam Bocah di Riau, Diserang di Depan Rumah hingga Peringatan BBKSDA

Regional

Close Ads X