Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andi Arief Siap Jadi Saksi Kasus Dugaan Mahar Politik Sandiaga

Kompas.com - 20/08/2018, 14:04 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief mengaku siap memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan mahar politik yang melibatkan bakal calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno. 

"Siap (menjadi saksi) dong," kata Andi saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/8/2018).

Namun, Andi belum dapat memastikan apakah dirinya dapat memenuhi panggilan Bawaslu pada hari ini.

Andi mengaku masih berada di Bali untuk menghadiri acara pernikahan salah seorang kader Partai Demokrat.

Surat panggilan dari Bawaslu pun belum ia baca lantaran baru diterima DPP Partai Demokrat pada Sabtu (18/8/2018).

Baca juga: Bawaslu Panggil Andi Arief Terkait Kasus Dugaan Mahar Politik Sandiaga

"Saya belum baca surat panggilannya, baru tahu siang ini ada panggilan Bawaslu. Suratnya ada di DPP (Partai Demokrat) katanya dikirim Sabtu lalu," kata Andi.

Sebelum berbicara lebih jauh, Andi ingin lebih dulu membaca isi surat panggilan dari Bawaslu. Bagi Andi, yang paling penting adalah berprinsip pada kebaikan.

"Saya mau baca dulu surat itu. Prinsipnya kalau untuk kebaikan saya akan hadir kapan saja," ujarnya.

"Kalau untuk politicking saya enggak akan ladeni," sambungnya lagi.

Karena padatnya agenda hari ini, Andi berharap Bawaslu menjadwal ulang panggilan pemeriksaan.

"Sebaiknya setelah hari raya Idul Adha ya," ungkapnya.

Diberitakan, Bawaslu memanggil Andi Arief untuk hadir sebagai saksi terkait laporan dugaan mahar politik. 

Pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan yang sebelumnya dilayangkan Federasi Indonesia Bersatu, Selasa (14/8/2018) lalu.

"Saksi yang diajukan pelapor ada tiga orang, salah satunya Andi Arief," kata komisioner Bawaslu Ratna Dewi Petalolo kepada Kompas.com, Senin (20/8/2018).

Sebelumnya, Federasi Indonesia Bersatu melaporkan dugaan kasus mahar politik yang dilakukan bakal cawapres Sandiaga Uno.

Halaman:


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com