Kompas.com - 19/08/2018, 21:11 WIB
Juru bicara GKI Yasmin Bona Sigalingging saat ibadah jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi ke-176 di seberang Istana Negara di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (19/8/2018). KOMPAS.com/Devina HalimJuru bicara GKI Yasmin Bona Sigalingging saat ibadah jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi ke-176 di seberang Istana Negara di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (19/8/2018).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Nawacita yang digagas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait supremasi hukum dinilai belum terlaksana dengan baik.

Hal ini disampaikan oleh juru bicara GKI Yasmin Bona Sigalingging, saat ibadah jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi ke-176 di seberang Istana Merdeka di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (19/8/2018).

"Pak Jokowi punya Nawacita, salah satunya adalah soal HAM, supremasi hukum. Kalau putusan MA tidak bisa dilaksanakan, itu namanya bukan supremasi hukum," ujar Bona.

Bona menjelaskan bahwa kedua gereja itu, GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi, sebenarnya telah mengantongi keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung (MA) sejak 2011.

Baca juga: Jemaat GKI Yasmin-HKBP Filadelfia Gelar Ibadah ke-176 di Seberang Istana

Melalui putusan tersebut, para jemaat dikatakan dapat membangun dan menggunakan gereja mereka untuk beribadat.

Namun, putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh Wali Kota Bogor dan Bupati Bekasi.

Menurut Bona, pemerintah pusat pun gagal dalam menegakkan putusan tersebut di tingkat daerah.

"MA dan lembaga kepresidenan itu setingkat sehingga peran presiden di situ diharapkan agar memastikan putusan MA itu dilaksanakan oleh kepala-kepala daerah dalam hal ini Wali Kota Bogor dan Bupati Bekasi," kata dia.

"Supaya mereka (kepala daerah) paham bahwa dalam RI, mereka harus patuh pada putusan MA yang merupakan institusi pengadilan tertinggi di RI," ujar Bona.

Baca juga: Curahan Hati Jemaat GKI Yasmin, Terusir dari Gerejanya Sendiri...

 

Karena Presiden Joko Widodo yang memiliki kewenangan, jemaat berharap Jokowi dapat menyelesaikan masalah tersebut dan membuka kembali gereja mereka.

Halaman seberang istana telah menjadi tempat ibadah para jemaat sejak tahun 2012. Mereka melakukan ibadah tersebut setiap dua minggu sekali.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.