Jemaat GKI Yasmin-HKBP Filadelfia Gelar Ibadah ke-176 di Seberang Istana

Kompas.com - 19/08/2018, 20:36 WIB
Suasana ibadah Jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi yang ke-176 kali di seberang Istana Negara di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (19/8/2018). KOMPAS.com/Devina HalimSuasana ibadah Jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi yang ke-176 kali di seberang Istana Negara di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (19/8/2018).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi mengadakan ibadah ke-176 di seberang Istana Merdeka di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Tempat tersebut telah menjadi tempat ibadah mereka sejak Februari 2012, saat mereka sudah tidak memiliki akses ke gerejanya meskipun memiliki dokumen dan perizinan yang sah.

"Ya tiap dua minggu kami ke sini, jadi ini bukan hanya untuk sekarang, tidak. Nanti dua minggu ke depan kami ke sini lagi," kata juru bicara GKI Yasmin, Bona Sigalingging di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (19/8/2018).

"Ibadah Paskah, Natal, ibadah yang berdekatan dengan kemerdekaan, kami lakukan di sini dengan semua keterbatasannya, debu, hujan, dan seterusnya," ujar dia.

Ia menjelaskan bahwa kedua gereja tersebut sebenarnya telah mengantongi keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung (MA) sejak tahun 2011.

Baca juga: Jemaat Minta Jokowi Segera Buka GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia

Melalui putusan dari pengadilan tertinggi di Indonesia tersebut, para jemaat dikatakan dapat membangun dan menggunakan gereja mereka untuk beribadat.

Namun, putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh Wali Kota Bogor dan Bupati Bekasi. Akibatnya, gereja tersebut masih belum selesai dibangun dan tidak dapat digunakan hingga sekarang.

Oleh sebab itu, ibadah tersebut bertujuan agar pemerintah pusat dapat melaksanakan putusan tersebut di tingkat daerah. Mereka juga ingin agar pemerintah pusat menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia (WNI).

"Kami berharap Pak Jokowi yang akan running lagi sebagai capres, bisa membawa kebebasan, kemerdekaan, beribadah, berkeyakinan bagi semua WNI, apa pun agama dan kepercayaannya," ucap Bona.

"Karena melalui kasus GKI Yasmin, dan HKBP Filadelfia, kita melihat bahwa ternyata diskriminasi itu masih ada dan ini harus dihentikan, kita berharap Pak Jokowi mampu," tuturnya.

Mengingat ibadah tersebut dilakukan masih dalam rangka kemerdekaan Indonesia, para jemaat melakukan upacara bendera setelahnya. Acara tersebut dihadiri sekitar 100-an orang dan dimulai sekitar pukul 13.00 WIB.

Baca juga: Curahan Hati Jemaat GKI Yasmin, Terusir dari Gerejanya Sendiri...

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Nasional
Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Nasional
Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X